Rumah Politik Jatim

Belum Punya e-KTP, Pemilih Pemula Jombang yang Berusia 17 Tahun saat Pemilu Terancam Tak Bisa Coblos

16.000 warga pemilik hak pilih di Jombang berpontensi tidak bisa menggunakan haknya dalam Pilres dan Pileg karena tidak memiliki e-KTP

Belum Punya e-KTP, Pemilih Pemula Jombang yang Berusia 17 Tahun saat Pemilu Terancam Tak Bisa Coblos
surya/sutono
Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai dan aman di Alun-Alun Jombang, 14 Oktober 2018 lalu. 

SURYA.co.id | JOMBANG – Sedikitnya, 16.000 warga pemilik hak pilih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berpontensi tidak bisa menggunakan haknya dalam Pilres dan Pileg yang bakal digelar 17 April mendatang.
Jumlah tersebut muncul menyusul adanya data pemilih pemula yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang.

Potensi itu ada karena KPU belum memiliki regulasi baru yang mengakomodasi atau membolehkan pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos, meski tidak membawa KTP elektronik (e-KTP).

Sampai saat ini, KPU masih memakai aturan lama di mana setiap pemilih wajib memiliki dan menunjukkan e-KTP pada saat nyoblos.

Komisioner KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi, mengatakan pemilih pemula merupakan bagian dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih).

DP4 ini adalah daftar pemilih yang pada hari H pemungutan suara (17 April) usianya genap 17 tahun, sehingga mereka baru bisa melakukan rekaman e-KTP jika usia mereka telah memenuhi syarat, yakni 17 April itu.

“KPU punya data pemilih pemula 16.682 orang. Kami sudah rakor dengan beberapa pihak terkait. Kami yakin itu bisa masuk. Tapi untuk mengantisipasi regulasi yang sampai saat ini belum terbit terkait dengan syarat pemilih yang datang ke TPS harus bawa e-KTP, ini yang jadi masalah,” jelasnya Burhan, Jumat (11/01/19).

Hingga saat ini, lanjut Burhan, KPU masih menunggu aturan terkait pemberlalukan e-KTP ini untuk proses pemungutan suara di Pemilu, 17 April mendatang.

Namun, jika mengacu pada Pilkada 2018 lalu, aturannya hampir sama. Hanya saja saat itu, ada regulasi susulan yang memudahkan masyarakat, yakni tidak mengharuskan mereka membawa e-KTP pada saat nyoblos.

“Pilkada lalu cukup bawa form C-6 atau surat pemberitahuan. Kalau usia sudah masuk, berarti dia dapat C-6. Kalau untuk Pemilu 2019 ini saya belum tahu bagaimana,” terangnya.

Jika mengacu pada aturan yang ada, sambung Burhan, ada belasan ribu pemilih di Jombang yang terancam tidak bisa menggunakan hal pilihnya.

Di Dispendukcapil Kabupaten Jombang sendiri, awal Januari lalu mencatat masih ada 22.000 warga yang belum rekam e-KTP, sehingga salah satu syarat utama sebagai pemilih ini bisa tidak terpenuhi.

Sebagai penyelenggara teknis pemilu, Burhan mengaku akan mengikuti atutan yang ada.

Dalam kesempatan ini, dia pun mendorong masyarakat agar proaktif melaksanakan instruksi pemerintah agar segera melakukan proses rekam e-KTP.

Dia berharap, hal-hal yang bersifat administratif ini tidak akan menghalangi seseorang dalam memilih untuk pileg dan pilpres mendatang.

Penulis: Sutono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved