Rumah Politik Jatim

Ini Alasan Presiden Jokowi Bagi-bagi 2.500 Sertifikat Tanah di Ponorogo

Pada kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Jawa Timur, Jumat (4/1/2019), Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada warga Ponorogo.

Ini Alasan Presiden Jokowi Bagi-bagi 2.500 Sertifikat Tanah di Ponorogo
SURYA.co.id/RAHARDIAN BAGUS P
Ini Alasan Presiden Jokowi Bagi-bagi 2.500 Sertifkat Tanah di Ponorogo, Jumat (4/1/2019). 

SURYA.co.id | MADIUN - Pada kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Jawa Timur, Jumat (4/1/2019), Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada warga Ponorogo.

Sebanyak 2.500 tanah dibagikan kepada warga Ponorogo, di Alun-alun Ponorogo, sore itu.

Secara simbolik, Presiden Jokowi menyerahkan langsung sertifikat kepada 12 warga Ponorogo. Setelah pembagian secara simbolik, Presiden Jokowi meminta ribuan warga yang telah menerima sertifikat tanah diminta mengangkat sertifikat yang baru mereka terima.

"Bapak ibu semuanya sudah terima sertifikat ini (tanah) semuanya, coba bisa diangkat. Biar kelihatan, semuanya, bahwa sertifikat sudah dibagikan. Jangan diturunkan dulu, mau saya mau hitung. Dari sini, 1,2,3,4,5,....28, 29, 30, 2500, betul. Kalau nggak dihitung, nanti ada yang belum nerima nanti. Nggih, 2500 sertifikat, sore hari ini sudah diterimakan kepada bapak ibu sekalian," kata Presiden Jokowi yang kemudian disambut tepuk tangan warga.

Presiden Jokowi mengatakan, pada era pemerintahannya, ia ingin pembuatan sertifikat tanah milik rakyat dipercepat.

Sebab, pada saat ia melakukan peninjauan ke daerah, dia banyak menjumpai sengketa tanah.

"Pertanyaannya, kenapa sih sekarang sertifikat ini kita percepat, diberikan kepada masyarakat, apa sebabnya? Setiap saya masuk ke desa, saya kan senangnya masuk ke desa, masuk kampung, ke daerah, selalu yang saya dengar adalah sengketa tanah, sengketa lahan, itu ada di mana-mana," kata Jokowi.

Calon presiden nomor urut satu ini mengatakan, hampir di seluruh daerah di Indonesia terjadi sengketa tanah.

Tidak hanya antar warga atau antar keluarga, namun juga antar warga dengan pemerintah daerah, dan ada juga antar warga dengan BUMN.

"Nggak di Jawa Timur, di Jawa, Sumatera, Kalimantan,Maluku, Sulawesi, NTB, NTT, Sulawesi, Papua, ada semua yang namanya sengketa lahan," katanya.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved