Berita Sidoarjo

Biaya Mengurus Sertifikat Tanah di Sidoarjo Rp 150 Ribu. Perangkat Desa Dilarang Menarik Lebih

Menurut bupati, biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL besarnya Rp 300.000. Namun warga hanya wajib membayar Rp 150.000 saja.

Biaya Mengurus Sertifikat Tanah di Sidoarjo Rp 150 Ribu. Perangkat Desa Dilarang Menarik Lebih
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Suasana rapat koordinasi PTSL antara Pemkab Sidoarjo dan BPN yang juga dihadiri para perangkat desa dan BPD di Sidoarjo, Kamis (3/1/2018). Dalam kesempatan ini, Bupati Sidoarjo menyebut bahwa biaya mengurus sertifikat tanah dalam program PTSL hanya Rp 150 ribu. 

SURYA.co.id  | SIDOARJO - Kabupaten Sidoarjo kembali mendapat jatah sertifikasi tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari pemerintah pusat. Tahun 2019 ini Sidoarjo mendapatkan alokasi anggaran PTSL sebanyak 50 ribu bidang tanah.

Alokasi tersebut tersebar di 38 desa/kelurahan di Kota Delta.

"Aparat desa harus membantu program ini. Membantu warga mengurus sertifikat melalui program PTSL," kata Bupati Sidoarjo di sela rapat kordinasi PTSL bersama BPN yang juga dihadiri para perangkat desa di Sidoarjo, Kamis (3/1/2019).

Menurut bupati, biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL besarnya Rp 300.000. Namun warga hanya wajib membayar Rp 150.000 saja. Karena separonya ditanggung Pemkab Sidoarjo.

"Biaya tersebut sebagai pengganti patok tanah, materai, dan beberapa keperluan lainnya dalam proses pendaftaran sertipikat tanah," tandas Bupati Saiful Ilah.

Presiden Jokowi Tak Bagi-bagi Sepeda Saat Kunjungi Blitar, ini Penjelasannya

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mewanti-wanti kepada pemerintah desa untuk tidak menarik biaya di luar ketentuan. Hal tersebut untuk menghindari masalah hukum yang dapat menjerat aparat desa terkait program tersebut.

Seperti diketahui, sudah banyak aparat desa berurusan dengan hukum gara-gara tarikan tidak sesuai dalam program Prona atau PTSL.

Kepala BPN Sidoarjo, Humaidi, juga berharap dukungan perangkat desa terkait program PTSL ini. Ia memohon aparat desa menyusun tim pelaksana yang transparan dalam pengelolaan program PTSL.

"Agar program PTSL dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti tahun 2018 lalu, target 60 ribu bidang tanah bersertipikat di Kabupaten Sidoarjo telah tercapai. Bahkan capaiannya melebihi target sebesar 102 persen," urainya.

Tentang target yang turun, dari tahun 2018 sebanyak 60.000 bidang dan tahun ini hanya 50.000 bidang, disebutnya yang menetapkan adalah pemerintah pusat.

Penurunan target itu juga disebabkan sudah banyak lahan yang mendapatkan sertifikat. Ya, sejak tahun 2017, program PTSL sudah berjalan. Kala itu kantor pertanahan Sidoarjo mensertifikasi lahan sebanyak 16.500 bidang.

Kemudian tahun 2018 target kembali ditambah menjadi 60.000 bidang. "Ditambah tahun ini 50 ribu bidang. Estimasi lahan yang belum punya sertifikat hanya 200 bidang," kata dia.

Dia menjelaskan, sebenarnya usulan bidang yang diajukan PTSL dari masing-masing desa di Sidoarjo jumlahnya lebih dari 50 ribu. Namun setelah diseleksi, ternyata hanya 50 ribu yang memenuhi persyaratan.

Program PTSL tidak hanya menyentuh tanah serta bangunan. Namun juga tanah pekarangan serta lahan perikanan darat. "Kami optimistis, target 50.000 bidang itu bakal tuntas," pungkasnya.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved