Berita Banyuwangi

Berkat Reward Kementerian Keuangan, Banyuwangi Catat Surplus Anggaran

‎Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Pemkab Banyuwangi mencatatkan surplus sebesar Rp 30 miliar.

Berkat Reward Kementerian Keuangan, Banyuwangi Catat Surplus Anggaran
surya.co.id/haorrahman
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Kamis (3/1/2019). 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - ‎Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Pemkab Banyuwangi mencatatkan surplus sebesar Rp 30 miliar.

Padahal sebelumnya, Banyuwangi diprediksi defisit anggaran pada 2018. Ini karena pada November 2018, Banyuwangi sempat kekurangan anggaran.

‎Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, pertengahan November 2018 lalu, sempat berpotensi kekurangan likuiditas sebesar Rp 100 miliar.

Banyuwangi lalu melakukan rescheduling (penjadwalan ulang) belanja daerah sekitar Rp 30 miliar melalui Perubahan APBD 2018. ‎

"Kinerja keuangan Pemkab Banyuwangi positif, tidak ada masalah. Reward dari Kementerian Keuangan tahun lalu membuat kami surplus Rp 30 miliar," kata Anas, Kamis (3/1/2019).

Anas mengatakan Pemkab sempat kekurangan Rp 100 miliar. Namun menurutnya, defisit tersebut sebenarnya hanya pengaturan manajemen saja.

"Seperti berinvestasi, mengembangkan investasi lebih awal kan tidak apa-apa," tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin menambahkan, pada pertengahan Desember 2018, pemkab mendapat tambahan dengan jumlah signifikan. Totalnya mencapai Rp 100 miliar lebih. Tambahan pendapatan tersebut mayoritas berasal dari dana transfer alias dana perimbangan.

Dengan dana perimbangan tersebut, tambahan pendapatan daerah tersebut juga berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD). Tambahan realisasi PAD itu lebih besar dari yang diproyeksikan.

"Terutama perhitungan ulang dana bagi hasil, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Tambahan PAD kita proyeksi sebesar Rp 20 miliar, ternyata realisasinya Rp 22 miliar," kata Samsudin.

Samsudin menuturkan, hingga 31 Desember realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 93 persen sampai 94 persen dari target sebesar Rp 3,112 triliun.

Sedangkan PAD terealisasi sekitar 72 persen dari target Rp 624,174 miliar. Sementara itu, pos belanja terealisasi sekitar 91 persen sampai 92 persen dari target sebesar Rp 2,932 triliun.

Dengan kondisi tersebut, per 31 Desember 2018, pemkab mengalami surplus sekitar Rp 30 miliar.

Namun demikian, menurut Samsudin kondisi surplus atau defisit anggaran itu merupakan sesuatu yang biasa.

"Bukan masalah, yang penting bagaimana surplus atau defisit itu bisa diakomodasi dalam penganggaran yang normatif, apakah lewat utang atau lewat pengeluaran pembiayaan," tambahnya.

Penulis: Haorrahman
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved