Lapor Cak

Kendaraan Langgar Larangan Parkir kembali Marak, Pemkot Surabaya Sebut Kebanyakan Angkutan Online

Kepala Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan kebanyakan parkir liar itu angkutan online.

Kendaraan Langgar Larangan Parkir kembali Marak, Pemkot Surabaya Sebut Kebanyakan Angkutan Online
surya.co.id/nuraini faiq
MARAK - Sejumlah kendaraan parkir persis di bawah rambu larangan parkir di sepanjang Jl Frontage sisi barat A Yani, Surabaya, Senin (17/12/2018). Pemkot menyebut kebanyakan yang melanggar mobil angkutan online. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sejumlah mobil parkir berjajar di Frontage Ahmad Yani sebelah Barat (depan Kimia Farma - Kominfo), Senin (17/12/2018) sore.

Mobil-mobil  itu parkir di bawah tiang lampu jalan, yang terpasang rambu larangan parkir dan peringatan penerapan Perda Parkir No 3, yaitu derek jika melanggar.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan kebanyakan parkir liar itu angkutan online.

"Rata-rata angkutan online, petugas datang langsung semburat orangnya," kata Irvan.

Meski begitu, Irvan tidak memungkiri masih saja ada masyarakat, di luar angkutan online yang nakal dan tidak tertib.

Selama ini mobil yang parkir liar itu tidak semua bisa diderek, khusunyq mobil matic karena dikunci hand rem.

"Kita lebih banyak gembok karena rata-rata mobil matic dan dikunci hand rem. Tapi denda sama," tegas Irvan terkait penerapan Perda Parkir no 3.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perda parkir yang baru diterapkan 1 November 2018 ini adalah tindak lanjut dari UU No 22/2009. Setelah diterbitkan Perda, Pemkot juga menerbitkan Perwali No 63 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Penyelanggaraan Perparkiran.

"Sesuai di perda itu maka mulai 1 November 2018 di Surabaya diterapkan dendamaksimal 500 ribu bagi pelanggar parkir. Di perda itu setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak digunakan untuk parkir. Yang melanggar kami kenakan denda," tegas Irvan, Jumat (26/8/2018).

Kendaraan yang dikenai denda adalah kendaraan ngetem, yang meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan, atau yang berhenti di wilayah yang bukan untuk parkir. Termasuk mereka yang dapat mengurangi atau menganggu kelancaran lalu lintas.

"Misalnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan, di depan pintu rumah orang lain, mereka juga ditindak. Setiap orang yang melanggar sesuai Pasal 24 di perda kuta maka akan dikunci bannya atau penggembokan. Kendaraan akan diderek dan digembosi, dan terakhir dicabut pentil ban kendaraaanya " tegas Irvan.

Sedangkan untuk sanksi administratif, dikatakan Irvan, bagi kendaraan roda 4, yang sudah digembok juga sudah terhitung kena denda Rp 500 ribu.

Di titik-titik tertentu, kendaraan yang sudah digembok akan diakukan penderekan. Jika kendaraan yang kena gembok tak segera diambil maka denda akan berlipat.

Untuk roda empat denda Rp 500 ribu per hari dan angka denda maksimalnya Rp 2,5 juta.

Sedangkan untuk kendaraan roda dua dendaadministrasinya Rp 250 ribu per hari. Maksimal dendanya Rp 750 ribu. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved