Berita Ekonomi Bisnis

Sucofindo Bidik 75 Perusahaan Umrah dan Haji di Jatim untuk Disertifikasi

Sucofindo menargetkan bisa menyertifikasi 75 perusahaan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Jatim.

Sucofindo Bidik 75 Perusahaan Umrah dan Haji di Jatim untuk Disertifikasi
surya.co.id/arie noer
Sosialisasi akreditasi PPIU di Hotel Mercure Surabaya, Senin (10/12/2018). Sebanyak 75 perusahaan penyelenggara umarah dan haji disasar untuk sertifikasi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo menargetkan bisa menyertifikasi 100 perusahaan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di tahun depan. Sedang untuk Jatim 75 perusahaan serupa akan jadi sasarannya.

"Ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Agama No 8 tahun 2018 dan saat ini kami tengah menyiapkan diri untuk melayani sertifikasi tersebut," ujar VP Corporate Marketing and Sales Suconfindo, Herliana Dewi di sela-sela sosialisasi akreditasi PPIU di Hotel Mercure Surabaya, Senin (10/12/2018).

Adapun persiapan yang dilakukan ialah melakulan sosialisasi-sosialisasi kepada asosiasi penyelenggara umrah dan haji di sejumlah daerah seperti Bandung, Surabaya dan Medan.

Saat ini, kata Herliana, pihaknya juga tengah melakukan persiapan untuk mengajukan penunjukan dari pemerintah terkait sertifikasi PPIU.

"Sebab, kalau tidak disiapkan nanti akan percuma ketika kami sudah ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi tapi perusahaan yang akan diaudit tidak ada karena tidak siap," katanya.

Herliana menambahkan, dalam sertifikasi itu pihaknya mengambil tiga peluang dari aturan PPIU yang akan diberlakukan pada Maret 2019.

"Di antaranya sertifikasi Usaha Pariwisata, Akreditasi PPIU dan ISO 9001. Dari peluang ini, kami berharap tahun depan bisa mensertifikasi 100 perusahaan secara nasional, " tambahnya.

Untuk di Jawa Timur saat ini, lanjutnya, setidaknya ada 75 perusahaan biro jasa perjalanan umrah yang menjadi peluang untuk digarap.

"Selama ini, dalam proses sertifikasi dan akreditasi memang kendala yang paling sering dihadapi para pengusaha jasa PPIU ialah syarat finasial perusahaan," jelasnya.

Finansial perusahaan ini, kata Herliana, harus diaudit oleh lembaga audit keuangan yang teregister di Kementerian Keuangan dengan WTP (wajar tanpa pengecualian).

"Nah, ini kadang sulit sekali dipenuhi perusahaan karena terkadang mereka merasa tidak perlu diaudit karena perusahaan keluarga," katanya.

Sementara itu, proses sertifikasi sendiri membutuhkan sekitar 1 bulan sampai bisa terbit jika semua syarat dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut.

"Namun, khusus hari ini, kami telah memberikan sertifikat kepada 1 hotel, 1 restoran, dan 14 biro perjalanan wisata di Surabaya," pungkasnya.

Penulis: Arie Noer
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved