Berita Jombang

Peringati Hari Antikorupsi, Polwan Jombang Bagi-bagi Bunga untuk Pengguna Jalan

Memperingati hari anti korupsi internasional yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember.

Peringati Hari Antikorupsi, Polwan Jombang Bagi-bagi Bunga untuk Pengguna Jalan
surya/sutono
Polwan Polres Jombang membagikan bunga kepada pengguna jalan saat peringatan hari Antikorupsi internasional. 

SURYA.co.id | JOMBANG - Sejumlah polisi wanita (polwan) Polres Jombang, Jawa Timur, membagikan bunga kepada pengguna jalan di 'traffic light' depan RSUD setempat, Senin (10/12/18).

Ini dilakukan dalam rangkaian memperingati hari anti korupsi internasional yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember.

Dalam kegiatan itu, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Gatot Setyo Budi mengajak semua elemen untuk semakin aktif melawan tindak pidana korupsi (tipikor).

Dia meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan dugaan tipikor dalam bentuk apapun.
Atas dasar laporan itu, polisi akan menindaklanjuti sesuai prosedur.

"Baik itu pungli, dugaan suap, membengkakkan biaya pembangunan, atau apapun bentuknya, yang itu patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum, jangan ragu untuk melapor," pinta Gatot.

Gatot Setyo Budi juga membeber kasus-kasus terkait dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang.

Dia menyebut, dari sepuluhan pengaduan masyarakat, tiga diantaranya bisa dilanjutkan dalam upaya penyidikan.

"Bahkan dua berkas di antaranya sudah dinyatakan P21 alias lengkap oleh kejaksaan," jelas Gatot Setyo Budi.

Dua kasus yang sudah P-21 itu dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno senilai Rp 449 juta, dan dugaan pungutan liar (pungli) di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben senilai Rp 75 juta.

Kemudian yang masih proses namun belum P21, berupa pungli dan dugaan korupsi proyek pengerasan jalan rapat beton dengan Dana Desa di Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang senilai Rp 115 juta, dengan Rp 56 juta belum dilaporkan.

"Jadi yang di Grobogan ini kadesnya sudah jadi tersangka. Kemudian ada penambahan dua tersangka lagi dari unsur perangkat Desa. Hanya saja yang di Tampingmojo belum P21," bebernya.

Gatot menuturkan, tidak semua kasus aduan masyarakat bisa dikategorikan pidana.

Sebab, dalam penanganan kasus korupsi, ada mekanisme tersendiri.

Mulai tahap penyelidikan hingga pengumpulan bahan dan keterangan, dan gelar perkara.

"Setelah ada dugaan atau temuan perbuatan melawan hukum, maka baru kami lakukan proses penyidikan. Jadi tidak semua aduan masyarakat bisa dikatergorikan pidana," pungkasnya.

Penulis: Sutono
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved