Berita Surabaya

Kaleidoskop 2018 Pejabat Publik Jatim, 62 Pejabat Ditangkap KPK dan Jadi yang Terbanyak di Indonesia

Jawa Timur berada di urutan teratas dengan jumlah pejabat publik terbanyak yang kena tangkap KPK akibat tindakan korupsi

Kaleidoskop 2018 Pejabat Publik Jatim, 62 Pejabat Ditangkap KPK dan Jadi yang Terbanyak di Indonesia
surya/m taufik
Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton mendengar jaksa membaca tuntutan dari jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat (27/7/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, agaknya harus menjadi evaluasi besar bagi Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi Kaleidoskop 2018 yang perlu diberi catatan khusus bagi pejabat publik Jawa Timur.

Pasalnya dari catatan Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun ini ada peningkatan drastis untuk pejabat publik di Provinsi Jawa Timur yang tertangkap KPK.

Yang membuat Jawa Timur berada di urutan teratas dengan jumlah pejabat publik terbanyak yang kena tangkap KPK akibat tindakan korupsi. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di mana Jawa Timur menduduki posisi ketiga.

Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Iqbal Felisiano, mengatakan sejak tahun 2017-2018 ada saebanyak 12 kepala daerah yang tercokok KPK.

Plus ditambah dengan lebih dari 50 anggota DPRD yang juga tertangkap KPK. Terbanyak diduduki oleh Kota Malang.

"Trennya di Jatim meningkat untuk pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK. Di tahun 2016 -2017 kita peringkat kedua dua di tahun 2017-2018 kita naik kelas di urutan pertama nasional. Sayangnya naik kelasnya untuk hal yang negatif," kata Iqbal, pada Sabtu (8/12/2018).

Menurut Iqbal ada beberapa faktor yang menyebabkan Jawa Timur banyak terjadi praktik tindakan korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan.

Pertama, adalah lemahnya pengawasan internal. Di pemerintahan sendiri bersama sejumlah lembaga keamanan yang berlaku sebagai pengawas di Jawa Timur segitu banyak.

Namun nyatanya pengawasan internal tidak cukup mampu untuk bisa mencegah dan menindak adanya tindakan korupsi.

Bahkan mayoritas yang menangkap dan mengungkap kasus korupsi di Jawa Timur adalah KPK, yang notabennya ada di pusat.

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved