Berita Surabaya

Pendapatan Surabaya Belum Capai Target karena Banyak Pengusaha Tungak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan Surabaya Belum Capai Target karena Banyak Pengusaha Tunggak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan Surabaya Belum Capai Target karena Banyak Pengusaha Tungak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surabaya.Tribunnews.com/Fatimatuz Zahro
Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Lasidi 

LAPORAN Wartawan Surya, Fatimatuz Zahroh

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini tengah mengejar target pendapatan daerah yang masih belum mencapai target. Khususnya pendapatan dari pundi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tahun 2018.

Lambatnya pencapaian target IMB ini disebabkan oleh dua hal. Alasan pertama karena pengusaha mengeluhkan ekonomi sedang lesu, dan kedua banyaknya pengusaha yang lambat dan nunggak pembayaran IMB. 

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Lasidi, target pendapatan IMB tahun ini masih minim pencapaian meski sudah di akhir tahun. 

Di bulan terakhir tahun 2018 ini, pendapatan dari IMB masih berkisar 70 persen dari target keseluruhan. Padahal tahun beleumnya, pencapaian target pendapatan IMB mencapai 103 persen dari target. 

"Tahun ini kita mematok target IMB sebesar Rp 246 miliar, namun diturunkan targetnya menjadi Rp 190 miliar karena ada penghapusan denda. Sampai akhir tahun ini, pencapaian target IMB kita baru sampai 73 persen," kata Lasidi, pada Surya, Jumat (7/12/2018).

Sampai pekan pertama bulan Desember, Lasidi mengatakan pendapatan IMB Kota Surabaya masih Rp 140 miliar. 

Menurut Lasidi tahun ini, memang banyak ada pengajuan IMB baru. Namun setelah diproses banyak pengusaha yang lalu mengulur-ulur untuk pembayaran ke Pemkot Surabaya

Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sebab proses pengajuan dan pengeluaran izin sudah dilakukan cepat dan maksimal oleh pemerintah, namun pengusaha nakal tidak mau membayar.

Untuk itu, belakangan DPRKPCKTR melakukan sikap tegas. Lasidi menurunkan tim untuk menilang dan menempel stiker tanda pelanggaran pada bangunan yang belum membayar IMB. 

"Sudah cukup banyak bangunan yang kita tilang dan kita tempeli stiker pelanggaran penunggakan pembayaran IMB, ini datanya masih kita rekap karena banyak yang kita tilang," kata Lasidi. 

Termasuk siang, ini rencananya DPRKPCKTR juga akan turun lagi menilang sejumlah bangunan yang pengusahanya nakal tak kunjung membayar IMB yang menjadi kewajiban mereka. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi moral agar pengusaha tidak lagi menunggak dan segera melakukan pembayaran atas IMB yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya

"Pendapatan yang diperoleh Pemkot Surabaya kembalinya untuk masyarakat Kota Surabaya dalam bentuk pembangunan," kata Lasidi. 

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved