Berita Bisnis

Otoritas Jasa Keuangan : Masyarakat Harus Bijak dan Cermat Pilih Fintech

OJK menghimbau agar masyarakat bijak dan cermat dalam memilih penyelenggara fintech P2P lending.

Otoritas Jasa Keuangan : Masyarakat Harus Bijak dan Cermat Pilih Fintech
surya/didik mashudi
Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo (kiri) saat menggelar kegiatan Media Update, Senin (3/12/2018). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perkembangan industri keuangan digital yang dapat melakukan penetrasi hingga ke pelosok daerah.

Industri keuangan digital ini sebagai akselerasi jasa keuangan yang mendukung perputaran roda perekonomian.

“Biaya pelayanan yang minimal dan keterjangkauan akses selama 24 jam menjadi keunggulan dari industri keuangan digital," kata Slamet Wibowo, Kepala OJK Kediri pada acara Media Update, Senin (3/12/2018).

Menanggapi perkembangan industri keuangan digital yang berkembang pesat, Slamet Wibowo menyampaikan saat ini terdapat 73 penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (fintech peer to peer lending) yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan sampai dengan posisi September 2018 sebesar Rp 13,83 triliun dengan rasio pinjaman non lancar dan macet sebesar 3,27 persen.

OJK menghimbau agar masyarakat bijak dan cermat dalam memilih penyelenggara fintech P2P lending.

“Pastikan penyelenggara fintech tersebut telah terdaftar atau berizin di OJK,” tegas Slamet Wibowo.

OJK sebagai regulator bisa memberikan sanksi ke perusahaan fintech jika sudah terdaftar atau berizin di OJK.

Untuk saat ini, fintech ilegal yang sedang ramai di media akan ditertibkan melalui wadah Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan gabungan beberapa lembaga yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan dan Kepolisian.

Saat ini sudah bergabung pula Bank Indonesia, Kementerian Agama, PPATK, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Halaman
12
Penulis: Didik Mashudi
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved