Liputan Khusus Utang Online

OJK Tak Urusi Cara Penagihan Utang Online yang Diberikan Fintech Ilegal

Jangan sembarangan meminjam utang online dari fintech. Salah-salah, bisa berurusan dengan fintech ilegal yang tidak diurus oleh OJK.

OJK Tak Urusi Cara Penagihan Utang Online yang Diberikan Fintech Ilegal
ist/kontan/baihaki
Ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA = Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak mengurusi soal besaran bunga dan cara penagihan lembaga jasa financial technology (fintech) peer to peer lending alias utang online.

OJK hanya mengatur ihwal peraturan-peraturan makro, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran atau perizinan.

Kepala Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Kantor Regional IV OJK, Budiyono mengatakan, aturan soal besaran bunga dikembalikan kepada masing-masing industri. Sementara aturan soal tata cara penagihan ditentukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

“Karena memang fintech industri baru dan risikonya lebih besar dibandingkan perbankkan. Bagian dari risiko tadi, tingkat bunganya lebih tinggi. Makanya, ketika masyarakat ingin menggunakan jasa tersebut, harus paham (risikonya),” kata Budiyono, pekan lalu.

Soal cara penagihan yang menggunakan data pribadi debitur, ia mengatakan, hal tersebut dilakukan oleh fintech yang tidak terdaftar alias ilegal. Daftar fintech terdaftar dapat dilihat di situs resmi OJK.

Cara penagihan itu, antara lain, dengan menghubungi kerabat debitur yang tidak ada hubungannya dengan utang-piuatang.

“Karena untuk fintech legal, terdaftar, dan diawasi OJK, dilarang menggunakan dan menyalahgunakan data-data pribadi dari peminjam,” tambahnya.

Utang Online via Fintech, Arum Stres Diteror Penagih Utang

BREAKING NEWS - Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang Terbakar Hebat Malam ini

Soal keamanan data konsumen dan perlindungan terhadap konsumen, OJK turut mengawasi. Ini termasuk dalam aturan-aturan yang diterapkan OJK. Sementara untuk aturan-aturan teknis lainnya, OJK menyerahkannya ke asosiasi.

Data OJK menunjukkan, hingga Oktober 2018, ada 72 fintech terdaftar dan satu fintech berizin. Fintech yang tak menjalankan aturan yang telah ditentukan OJK bisa dicabut izinnya.

Budiyono menjelaskan, pencabutan izin pernah dilakukan kepada beberapa fintech. Ada juga fintech yang mengembalikan secara sukarela tanda terdaftarnya karena mengubah lini bisnis.

“Misalnya, mereka tidak melaporkan perubahan pemegang saham,” kata dia, mencontohkan penyebab dicabutnya data daftar sebuah fintech.

Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa layanan yang berizin atau terdaftar di OJK. Selain berpaku pada daftar fintech yang ada di situs OJK, masyarakat juga bisa menilik ciri-ciri fintech ilegal.

Salah satu cirinya, yakni alamat yang tidak jelas, baik di aplikasi maupun website.

Mereka juga harus punya kesadaran tentang konsekuensi dari penggunaan layanan fintech. Untuk itu, sebelum memastikan untuk memakai jasa fintech, masyarakat harus membaca secara detail kontrak perjanjian yang ada. (fla/.iit)

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved