Reaksi Gus Ipul soal Pakde Karwo Mutasi 270 PNS Pemprov Jatim : Aneh, Ada Mutasi Besar-besaran

SURYA.co.id  SURABAYA – Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merasakan keanehan terkait pelantikan ratusan PNS Pemprov Jatim, Jumat (30/11/2018).

Orang kedua di Pemprov Jatim itu mengaku tak tahu menahu soal pelantikan tersebut. "Saya tidak tahu soal mutasi hari ini. Saya juga dapat kabar hanya dari undangan (pelantikan)," kata Gus Ipul ketika dikonfirmasi SURYA.co.id (surabaya.tribunnews.com) di Surabaya, Sabtu (1/12/2018).

Gus Ipul merasakan keanehan atas kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo ( Pakde Karwo) yang melantik PNS Pemprov Jatim itu menjelang habisnya masa jabatannya. Untuk diketahui, masa jabatan Pakde Karwo dan Gus Ipul akan berakhir pada Februari tahun depan. 

• Reuni Akbar Alumni 212 - Jika Prabowo Datang Jadi Tamu Kehormatan, PA 212 Sarankan Jokowi Tak Hadir

• Reuni Akbar Alumni 212 - PKS dan HTI Kerahkan Massa, Boni Hargens Sebut Gerakan Politik Oposisi

• BREAKING NEWS - Bocah Tenggelam di Kolam Angsa Pakuwon Indah Surabaya

Namun, kebijakan itu mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Aneh juga di akhir jabatan melakukan mutasi besar-besaran. Lebih aneh lagi kalau Kemendagri memberikan ijin," katanya.

Meskipun tidak menyalahi aturan, Wakil Gubernur dua periode ini berharap agar Pakde Karwo terlebih dahulu berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa.

Walaupun demikian, Gus Ipul tak memastikan Khofifah belum menyetujui proses mutasi tersebut.

"Sebaiknya mutasi itu mendapatkan persetujuan lah dari Gubernur terpilih. Memang aturannya tidak ada, tapi etikanya seperti itu,” kata Gus Ipul.

“Tapi, saya juga tidak tahu, Bu Khofifah setuju atau tidak. Saya tidak berani berasumsi. Ini soal etika saja," ujar pria yang juga mencalonkan gubernur pada Pilkada serentak lalu.

Untuk diketahui, Gubernur Jatim, Soekarwo, melantik ratusan PNS Pemprov Jatim eks UPT seluruh Jatim di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (30/11/2018).

Jumlah pegawai yang dilantik adalah sebanyak 270 orang.

Selain itu, juga ada 14 pejabat yang dilantik menjadi pegawai Pratama, Administratur, dan pengawas di setiap kantor di lingkungan Pemprov Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, sebagaimana amanah Permendagri 12 Tahun 2017, seluruh UPT itu harus ditiadakan.

Menurutnya, hal ini sempat menuai kekhawatiran dari para pegawai di UPT-UPT yang dibubarkan.

"Rumah dan keluarga ada di tempat asal UPT. Protes dan curhat ini wajar dan manusiawi. Kami pun menunggu momen dan tetap meminta mereka tugas di kantor baru tapi di daerah yang sama," kata Soekarwo. 

"Akhirnya kami menunggu momentum saat banyak yang pensiun. Mereka kita tempatkan kepada kantor baru ini," kata Pakde Karwo.

Pakde meminta semua bekerja sesuai tupoksinya. Diakui bahwa Jatim dikenal berhasil dalam pembangunan dan pelayanan publik.