Disperindag Jatim Gandeng DJBC I Jatim dan Gapero Untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Disperindag Jatim terus berupaya untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Salah satu caranya dengan menggandeng Bea Cukai dan Gapero.

Disperindag Jatim Gandeng DJBC I Jatim dan Gapero Untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal
surabaya.tribunnews.com/sugiharto
kepala bidang verifikasi disperindag Provinsi Jatim, Mariyadi (kiri) menunjukkan stiker ajakan untuk menghentikan rokok ilegal saat sosialisasi dan seminar di Royal Plasa Surabaya, Kamis (29/11/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur (Jatim) terus berupaya untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Salah satunya dengan menggelar kampanye Stop Rokok Ilegal, yang digelar di Royal Plaza, Kamis (29/11/2018), dengan tema Diseminasi Kebijakan Pita Cukai.

Kepala Bidang Verifikasi Disperindag Jatim, Mariyadi, saat membacakan sambutan Kepada Disperindag Drajat Irawan mengatakan, Pemprov Jatim memiliki konsentrasi tinggi terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini dikarenakan masyarakat Jatim dirasa masih sangat kurang dalam  memperoleh informasi tentang manfaat bagi masyarakat terhadap penggunaan DBH CHT yang diambil dari tiap batang rokok," kata Mariyadi.

Padahal realisasi penerimaan cukai sampai dengan Oktober 2018 mencapai Rp 91,39 triliun, dimana penerimaan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau sebesar Rp 87,12 triliun, ethil alkohol Rp 100 miliar
dan cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 4,13 triliun.

Nilai realisasi penerimaan ini adalah 64,51 persen dari target penerimaan yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar Rp 194,10 triliun.

"Jatim di tahun 2018 mendapatkan  alokasi DBH CHT mencapai Rp 1,5 triliun lebih, dimana Rp 453 milyar diberikan pada Pemprov dan Rp 1 triliun lebih dibagikan pada 38 Kabupaten/Kota di Jatim," tambahnya.

Untuk tahun 2018 sama seperti tahun sebelumnya, Kabupaten Pasuruan mendapatkan alokasi DBH CHT terbesar  mencapai Rp 177 miliar lebih. Hasil pengolahan tembakau di Indonesia telah dikenakan cukai adalah dalam rangka pengendalian konsumsi dan penerimaan negara yang digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah telah menetapkan penggunaan DBH CHT pada  tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07 tahun 2017. Dalam peraturan yang baru ini minimal 50 persen alokasi DBH CHT digunakan
untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini merupakan salah satu kebijakan fiskal agar pemanfaatan DBH CHT yang cukup besar dapat lebih maksimal dirasakan manfaatnya oleh  semua masyarakat.

Pada tahun ini juga Pemerintah telah  menetapkan pemberlakuan cukai pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yaitu produk cairan rokok elektrik (liquid vape) sebesar 57 persen per 1 Oktober 2018.

"Memang target pendapatan dari cukai hasil pengolahan tembakau lainnya ini tidak terlalu besar akan tetapi aparat terkait harus segera mengantisipasi peredaran liquid vape tanpa cukai resmi yang beredar di masyarakat mengingat  sudah lebih dari 3500 toko diseluruh Indonesia yang menjual produk yang berkaitan dengan rokok elektrik," ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved