Berita Jawa Timur

10 Tahun Jadi Gubernur Jatim, Soekarwo Bangga Pembahasan Perda di DPRD Tak Pernah Lewat Voting

Keberhasilan Pemprov Jatim dalam menjaga hubungan dengan DPRD ingin ditiru oleh Kepala Daerah dari Provinsi lain. Mereka pun meminta tips.

10 Tahun Jadi Gubernur Jatim, Soekarwo Bangga Pembahasan Perda di DPRD Tak Pernah Lewat Voting
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Gubernur Jatim, Soekarwo berjalan bersama para anggota DPRD Jatim seusai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (28/11/2018). Dalam rapat paripurna itu, Soekarwo mengaku bangga karena selama 10 tahun jadi Gubernur Jatim, keputusan dalam pembahasan perda di Jatim tak pernah dilakukan lewat voting. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jatim dalam menjaga 'keharmonisan' dengan DPRD ternyata menjadi perhatian nasional. Bahkan menurut Gubernur Jatim, Soekarwo banyak kepala daerah dari provinsi lain di Indonesia yang disebut belajar di provinsi beribukota Surabaya ini.

Di awal sambutannya pada Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2019, Rabu (28/11/2018) Pakde Karwo (sapaan Soekarwo) mengapresiasi peran DPRD Jatim dalam mengambil keputusan. Yang mana, selama selama sepuluh tahun terakhir, DPRD Jatim dalam memutuskan Perda selalui melalui musyawarah mufakat.

"Ini rapat paripurna (pengesahan) APBD terakhir (di pemerintahan Pakde Karwo). Melalui momentum ini, kami menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya. Selama 10 tahun tidak pernah voting. Hal ini menunjukkan bahwa kita melaksanakan hikmah pancasila melalui mufakat," kata Pakde Karwo pada sambutannya.

Ia menyampaikan bahwa di sistem dalam demokrasi, permasalahan tidak harus selalu diputuskan melalui voting. Justru melalui musawarah mufakat, menjadi salah satu bentuk pengalaman Pancasila.

Ia lantas mengutip penjelasan Ketua Fraksi Golkar, Sahat Tua Simanjuntak. Sahat pada forum yang sama menyatakan terimakasihnya atas kebersamaan membangun Jawa Timur tanpa memperhitungkan kursi partai di DPRD Jatim.

"Saya mengutip penjelasan Bapak Sahat, bahwa yang baik tidak harus suara terbanyak. Pemenang tidak harus mengambil suara terbanyak. Namun, menjadi pengayom bagi suara yang tak terdengar," kata Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim dua periode tersebut.

Hal ini pula yang menurut Pakde Karwo memantik kepala daerah di wilayah lain ingin meniru gaya Pakde Karwo dalam menjalin komunikasi dengan jajaran legislatif. Beberapa kepala daerah tersebut, di antaranya merupakan kepala daerah yang baru dilantik.

"Mereka menelpon dan bertanya kepada saya, bagaimana caranya? Saya jawab, 'Kalau saya, satu caranya, yaitu silakan belajar ke DPRD Jatim'," kata Pakde Karwo disambut tepuk tangan peserta pertemuan yang terdiri dari anggota DPRD Jatim dan jajaran SKPD di lingkungan Pemrov Jatim.

"Mereka (gubernur) yang baru dilantik merasa kesulitan karena sulit ketemu (dengan DPRD). Sehingga APBD sempat sulit untuk diputuskan. Berbeda halnya dengan pengambilan keputusan di DPRD Jatim," tegasnya.

Memang, pengambilan keputusan di DPRD Jatim belum pernah melalui voting. Sekalipun, partai yang berkoalisi mengusung Pakde Karwo-Saifullah Yusuf menjadi suara mayoritas di DPRD Jatim.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved