Berita Banyuwangi

Buat Peraturan Pengaduan Masyarakat, Badan Siber dan Sandi Negara Datangi Banyuwangi

Ini alasan kami ke Banyuwangi, untuk benchmarking tentang pelayanan pengaduan masyarakat yang ditangani oleh pemkab

Buat Peraturan Pengaduan Masyarakat, Badan Siber dan Sandi Negara Datangi Banyuwangi
surya/haorrahman
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) datang ke Banyuwangi 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) datang ke Banyuwangi, untuk melakukan bench marking sebelum membuat peraturan pengaduan masyarakat.

Kepala Bidang Layanan Operasional Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN, Satryo Suryantoro, mengatakan pelayanan pengaduan publik di Banyuwangi adalah salah satu yang terbaik di Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan dinobatkannya Banyuwangi sebagai Top 10 Penerimaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Ini alasan kami ke Banyuwangi, untuk benchmarking tentang pelayanan pengaduan masyarakat yang ditangani oleh pemkab. Kami juga ingin lihat sejauh mana aset infrastruktur dan aplikasi yang dimiliki Banyuwangi,” kata Satryo, Jumat (22/11/2018).

BSSN adalah lembaga teknis non kementerian yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 yang kemudian direvisi Perpres nomor 133 tahun 2017.
BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Satryo mengaku, sebagai lembaga pemerintah yang relatif masih baru, BSSN saat ini tengah membuat peraturan-peraturan baru, salah satunya yang terkait pengaduan masyarakat.

"Hasil kunjungan dari Banyuwangi ini akan kami jadikan bahan untuk membuat peraturan yang terkait pengaduan masyarakat,” kata Satryo.

Satryo yang datang bersama lima orang rombongannya ini berada di Banyuwangi selama tiga hari, sejak Rabu-Jumat (21-23 November).

Mereka akan mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik dan SKPD terkait.

Di antaranya, Lounge Pelayanan Publik, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Persandian Banyuwangi.

“Kami menerapkan, seluruh aduan yang masuk harus segera ditangani dalam tempo maksimal 4 jam. Baik melalui pengaduan publik di website kami, instagram, twitter, ataupun facebook semua kami upayakan direspon dengan baik dan cepat. Jika sampai batas waktu tidak tertangani maka pejabat terkait akan mendapatkan punishment," terang Sudjani, Staf Ahli Banyuwangi.

Tak hanya itu, kata Sudjani, Banyuwangi juga sudah memiliki regulasi yang khusus mengatur tentang pengaduan masyarakat.

Yakni Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2010 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. “Jadi SOP nya sudah jelas,” imbuhnya.

Sudjani menambahkan, pelaporan yang paling mendapat perhatian adalah penanganan warga miskin.
Mulai laporan tentang kondisi kesehatan, tempat tinggalnya, hingga anak yang mengalami kesulitan bersekolah.

"Sudah tersistem secara otomatis bila ada pengaduan yang masuk, semua lintas instansi bergerak. Mulai dari kepala desa, babinsa, SKPD semua langsung gotong royong menangani. Pokoknya harus hitungan jam, kecuali laporan yang membutuhkan mekanisme tertentu seperti laporan ada sekolah rusak, kan butuh waktu untuk pengalokasian dana perbaikan,” cetusnya.

Penulis: Haorrahman
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved