Berita Jawa Timur

Dinas Pendidikan Jatim Akan Merger Sekolah-sekolah Kecil dan Tak Sehat

Untuk mengefektifkan dana BOS tahun 2019, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim berencana untuk membuat kebijakan merger sekolah SMA/SMK swasta kecil.

Dinas Pendidikan Jatim Akan Merger Sekolah-sekolah Kecil dan Tak Sehat
surabaya.tribunnews.com/sylvianita widyawati
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Menyikapi efektifitas dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun 2019, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim berencana untuk membuat kebijakan merger sekolah SMA/SMK swasta.

Kebijakan ini akan diberlakukan bagi sekolah yang dinilai tidak sehat. Baik dari segi sarana, siswa maupun gurunya.

"Sekolah SMA/SMK di Jatim ini banyak, kalau negeri standarnya sama, kalau swasta itu macam-macam, mulai akreditasi hingga jumlah muridnya di bawah 100 untuk kelas 1,2 dan 3 juga ada. Sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit biasanya hidup hanya bergantung dengan BOS, kalau BOS ditarik akan mati." kata Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman ketika ditemui di kantornya, Rabu (21/11/2018).

Untuk itu, perlu wacana yang akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Dewan Pendidikan Jatim dan Komisi E DPRD Jatim terkait keberlangsungan sekolah yang terbilang kecil ini.

"Rembug bukan mematikan atau menganaktirikan. Orientasinya sekolah kecil harus ditingkatkan kualitasnya. Jalannya seperti apa, mau merger sekolah atau bagaimana. Karena menyangkut yayasan pastinya sulit, jadi ada orientasi untuk meningkatkan SMA/SMK di jatim,"urainya.

Baca: Pedangdut Sisca Dewi Bangun Masjid Megah di Madiun Bernama Al-Scadew

Baca: Ada Perbaikan Jaringan, Besok PDAM Matikan Aliran Air ke Sejumlah Wilayah di Sidoarjo

Baca: Pria Tuban Meminta Ganti Jenis Kelamin ke PN Surabaya. Ini Alasannya

Ia mengungkapkan, lebih dari 10 persen SMA/SMK swasta di Jatim dalam kondisi tidak sehat atau sekolah kecil.

Bahkan tak hanya sekolah swasta, sejumlah sekolah negeri di wilayah 3T juga tidak memenuhi jumlah siswanya,khususnya SMA. Sedangkan SMK juga ada di beberapa jurusan.

"Dengan adanya rembug ini diharapkan ada solusi untuk menyiapkan sekolah saat ada kebijakan baru terkait BOS. Karena ada wacana BOS Kinerja, ini bisa jadi beda dengan BOS yang sekarang penyerapannya,"jelasnya.

Merger sekolah menurutnya juga bisa jadi pertimbangan untuk mengatasi kekurangan guru saat ini.

Terpisah, Ketua komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengungkapkan, ketika ada persoalan terkait sekolah, data masuk di pemerintah, sehingga sudah tugas pemerintah untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur agar penyelenggaraan pendidikan lebih baik.

"Merger itu tidak sederhana, karena ada kepentingan yayasan. Karena dengan dimerger berarti ada penjualan yayasan, jadi ada masalah baru,"ujarnya.

Namun, jika disepakati kedua pihak yayasan yang menaungi sekolah swasta maka tidak masalah. Sehingga sebelum mengambil langkah merger, menurutnya perlu dilakukan pendekatan dan pembinaan pada sekolah kecil.

"Yang penting pembinaan dulu, butuh proses komunikasi untuk mencari solusi bagi sekolah-sekolah kecil,"pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved