UMK 2019

UMK 2019 Kabupaten Tuban Rp 2,33 Juta, FSPMI Tuban Kecewa dan Anggap Bupati Abaikan Kesepakatan

Nilai UMK 2019 Kabupaten Tuban telah ditetapkan bersamaan 37 daerah lainnya dengan besarannya Rp 2.333.641, mengalami kenaikan Rp 266.029.

UMK 2019 Kabupaten Tuban Rp 2,33 Juta, FSPMI Tuban Kecewa dan Anggap Bupati Abaikan Kesepakatan
SURYA.co.id/Sofyan Arif Candra Sakti
Demonstrasi Buruh di Depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (14/11/2018). 

SURYA.co.id | TUBAN - Nilai UMK 2019 Kabupaten Tuban telah ditetapkan bersamaan 37 daerah lainnya dengan besarannya Rp 2.333.641.

Besaran nilai UMK 2019 Kabupaten Tuban itu membuat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) Tuban tidak puas. Sebab, buruh menginginkan UMK 2019 di Tuban Rp 2.560.000.

Di tahun 2018, UMK Kabupaten Tuban sebesar Rp 2.067.612. Pada penetapan UMK 2019, UMK menjadi Rp 2.333.641, sehingga terdapat kenaikan Rp 266.029.

Nilai UMK 2019 lebih tinggi daripada usulan Bupati yaitu Rp 2.233.641,85.

Serikat pekerja tersebut kecewa terhadap keputusan Bupati Tuban, Fathul Huda yang tetap bersih kukuh mengirimkan usulan kenaikan ke gubernur jatim. Padahal, saat aksi Rabu (31/10/2018), perwakilan pemkab yang diwakili Asisten Pemerintahan, Joko Sarwono, menyepakati empat poin hasil audiensi dengan massa buruh.

"Kami kecewa kepada Bupati Tuban yang telah mengabaikan hasil empat poin berita acara saat aksi," kata ketua Konsulat Cabang Federasi FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji kepada Surya, Jumat (16/11/2018)

Dia menjelaskan, adanya keputusan Bupati tersebut, tentu menunjukkan jika pemerintah kabupaten tidak ada keterpihakan kepada unsur pekerja.

Bupati tidak ada upaya memangkas disparitas/kesenjangan upah antara Tuban dengan daerah ring 1 Surabaya. Contoh Tuban dengan Gresik selisihnya sampai Rp 1.500.000.

Padahal, Gubernur sendiri sudah berfikir keras untuk menghilangkan disparitas upah dengan menetapkan UMK diatas 8.03 persen.

"Sata ini DPW FSPMI JATIM sudah membentuk tim 12 agar disparitas ini bisa dihilangkan. Yang jelas kami kecewa kepada Bupati," pungkasnya.

Berikut empat poin yang disepakati FSPMI dengan perwakilan pemkab saat aksi, Rabu (31/10/2018).

Pertama, Bupati Tuban mengembalikan usulan penetapan UMK 2019 kepada Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) untuk direvisi, atau dilakukan sesuai Komponen Hidup Layak (KHL) ulang, serta memasukkan SE nomor 560/22524/031/2013 tentang peningkatan kualitas komponen KHL dan memperhatikan atau mengakomodir kebutuhan Serikat Pekerja dalam hal ini FSPMI.

Kedua, Bupati merekomendasikan usulan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) tertentu, sesuai usulan Serikat pekerja, besarannya minimal 5 persen dari UMK Tuban.

Ketiga, Bupati tidak akan mengusulkan UMK Tuban 2019 kepada gubernur Jatim, sebelum diadakan revisi berita acara hasil rapat pleno pengusulan UMK 2019 kepada Bupati (DPK Tuban).

Keempat, Bupati Tuban akan mengadakan rapat dengan memanggil pihak-pihak terkait, untuk merevisi kembali berita acara rapat pleno DPK Tuban, 23 Oktober 2018, dan melibatkan serikat pekerja dari FSPMI.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved