Berita Sidoarjo

Penyebab Banjir Sidoarjo Disebut Banyak Bangunan Bersertifikat di Bantaran Sungai, selain itu . . .

Hal ini hasil paparan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas lakukan monitoring dan evaluasi (monev) banjir Sidoarjo.

Penyebab Banjir Sidoarjo Disebut Banyak Bangunan Bersertifikat di Bantaran Sungai, selain itu  . . .
surya.co.id/pipit maulidiya
Sigit Setyawan (menunjuk) peta sungai yang sedang jadi prioritas penanganan banjir di Sidoarjo. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Banjir di Sidoarjo ternyata disebabkan berubahnya fungsi sungai Brantas. Banyak bangunan berdiri dibantaran sungai bahkan bangunan tersebut bersertifikat.

Hal ini hasil paparan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSD) Wilayah Sungai Brantas lakukan monitoring dan evaluasi (monev) banjir di Kabupaten Sidoarjo hingga Jumat (16/11/2018).

Ketua Komisi Pengendali Daya Rusak Air TKPSDA Sungai Brantas menyampaikan rekomendasi penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo sebetulnya sudah berlangsung sejak 2015 silam.

Sehingga momen ini adalah bagian dari evaluasi apa saja hal yang sudah dilakukan, dan belum dilakukan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Susianto menjelaskan temuan di lapangan, beberapa hal yang menjadi penyebab adanya banjir di Sidoarjo adalah adanya masalah pada sungai.

"Tadi kami mendengar ada beberapa permasalahan, menurut hasil lapangan sepanjang Sungai Brantas sudah mulai berubah fungsinya, di bantaran sungai banyak berdiri bangunan. Fakta di Sidoarjo ini banyak sekali bahkan bangunan bersertifikat di badan sungai Kali Buntung, Sidokare, dan Kedunglarangan," terangnya.

Sehingga penyebab banjir pertama, tak lain karena pembangunan yang tidak sesuai peraturan pemerintah, sehingga terjadi penyempitan pada sungai. Selain itu banyaknya lahan pertanian menjadi perumahan dan industri yang mengenyampingkan sistem drainase.

Kedua, lanjut Susianto penyebab lain adalah tidak tahu kejelasan kewenangan sungai tersebut. Terkait hal ini TKPSDA bertugas merokemendasikan pernyataan apakah sungai tersebut di bawah wewenang pemprov, pemerintahan pusat, atau sidoarjo, karena terkait pembiayaan normalisasi sungai.

Ke tiga, proses normalisasi tidak berjalan maksimal. Mislanya saja Kali Buntung yang dinormalisi baru 5 persen. Semebtara Kali Sidokare baru 10 sampai 20 persen, untuk Kali Kedunglarangan sudah dilakukan normalisasi BBWS, dengan proyek multi yes.

Ke empat, kendala teknis ketika mau melakukan normalisasi alat berat tidak bisa masuk, karena lokasi dekat sungai padat rumah penduduk.

Halaman
12
Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved