Citizen Reporter

Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Gandeng Komisi Yudisial untuk Bekali Mahasiswa

Detik-detik akhir di masa perkuliahan, mahasiswa juga harus diimbangi dengan belajar terjun langsung ke lapangan.

Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Gandeng Komisi Yudisial untuk Bekali Mahasiswa
Citizen Reporter
Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Gandeng Komisi Yudisial untuk Bekali Mahasiswa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Detik-detik akhir di masa perkuliahan, mahasiswa juga harus diimbangi dengan belajar terjun langsung ke lapangan.

Cara itu sebagai bentuk mengimplementasikan teori yang didapatkannya di bangku kuliah. Hal itu juga sebagai langkah dalam pematangan pemahaman yang perlu dipraktikkan atau dengan istilahnya magang.

Itu yang diadakan Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ( UINSA) yang melakukan pembekalan sebelum menerjunkan mahasiswanya magang/praktik (12/10/2018).

Arif Wijaya, Kaprodi HTN mengadakan pembekalan kepada mahasiswa semester 7 dengan menggandeng penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur (Jatim).

Dalam proses pembekalan itu, tidak membicarakan hal teknis mengenai magang saja melainkan juga diselingi dengan materi seputar lembaga KY baik sejarah, fungsi, dan wewenangnya.

Materi diisi oleh Koordinator Penghubung KY Jatim.

Pembekalan seperti itu yang kedua setelah sebelumnya mahasiswa angkatan terdahulu yang mendapatkannya.

Arif memaparkan, itu adalah momentum yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa yang akan magang.

Itu juga disampaikan Nur Asiya Nadhifah, Kajur Hukum Publik Islam.

“Kesempatan yang luar biasa pada saat ini untuk mahasiswa yang akan melakukan magang di penghubung KY Jatim. Mahasiswa harus bisa memanfaatkan forum ini dengan baik,” ujarnya.

Dizar Al-Farizi, Koordinator Penghubung KY Jatim menjelaskan, KY sebagai lembaga pengawas hakim berwenang melakukan penyadapan, perekaman, dan memanggil paksa sejumlah saksi dengan syarat harus meminta bantuan aparat penegak hukum.

Itu sebagai ikhtiar untuk mengefektifkan kinerja pengawasan, namun sering dalam tataran implementasinya masih menemui kendala sehingga tampak sulit direalisasikan.

Ia juga menyampaikan tata cara serta tahapan untuk masyarakat yang melakukan pelaporan kepada KY terkait dugaan pelanggaran hakim.

Upaya itu demi tetap menjaga dan meningkatkan integritas hakim juga dalam bentuk upaya mewujudkan institusi peradilan yang independen, bersih, bermartabat, serta berkeadilan.

Mat Bahri
Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
bahrisaham15@gmail.com

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved