Berita Gresik

Sidang Kasus Korupsi Dana Jaspel, Mantan Kadinkes Gresik Bantah Perintah Pemotongan, ini Alasannya

Mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Nurul Dholam menjalani sidang perdana atas kasus korupsi di Pengadilan Tipikor.

Sidang Kasus Korupsi Dana Jaspel, Mantan Kadinkes Gresik Bantah Perintah Pemotongan, ini Alasannya
SURYAOnline/Sugiyono
SIDANG - Tersangka dr Nurul Dholam dibawa ke tahanan Kejari Gresik usai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya, Kamis (18/10/2018). 

SURYA.co.id | GRESIK - Mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Gresik dr Nurul Dholam menjalani sidang perdana atas kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya, Selasa (13/11/2018).

Dalam sidang ini dia membantah bahwa telah memerintahkan pemotongan 10 persen terhadap dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan.

Penasihat hukum terdakwa, Adi Sutrisno, mengungkapkan kliennya keberatan terhadap beberapa isi berkas dakwaan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik.

"Klien saya dr Nurul Dholam menyatakan keberatan terhadap isi BAP yang menyatakan bahwa terdakwa menyuruh motong dana jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan atau kapitasi sebesar 10 persen," kata Adi usai persidangan saat ditemui di kantornya ruko kawasan Terminal Bunder, Gresik, Selasa (13/11/2018).

Lebih lanjut Adi mengatakan bahwa alasan kliennya saat itu tidak menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) melainkan pada 2016 - 2017 masih menjabat sekretaris Dinkes dan Pelaksana tugas (Plt) Kadinkes.

"Sebagai sekretaris dan Plt Dinkes jelas tidak berani untuk membuat kebijakan memotong dana kapitasi sebesar 10 persen," imbuhnya.

Adi menjelaskan bahwa pada 2016-2017 yang menjabat Kadinkes sebelumnya.

"Dokter Dholam mengatakan bahwa yang memutuskan penarikan dana kapitasi 10 persen yaitu kepala dinas sebelumnya," imbuhnya.

Adi mengaku akan mengajukan esepsi pada persidangan pekan depan. Dalam esepsi tersebut intinya akan meminta kliennya untuk dibebaskan.

"Jika dakwaan ini prematur, maka saya minta terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan," katanya.

Menanggapi hal ini Kasi Pindana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto menjelaskan bahwa keberatan terdakwa terhadap BAP itu sudah wajar. Oleh karena itu, tim jaksa akan membuktikan dalam persidangan.

"Wajar saja itu yang dikatakan terdakwa. Esepsi itu sudah diatur dalam undang-undang persidangan. Kita buktikan saja nanti dalam persidangan," kata Andrie.

Mantan Kepala Dinkes Kabupaten Gresik dr Nurul Dholam ditetapkan tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi dana kapitasi dari BPJS Kesehatan untuk sejumlah puskesmas. Akibat pemotongan ini negara mengalami kerugian  Rp 2,451 miliar. Namun, baru dikembalikan sebanyak Rp 500 Juta.

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved