Berita Gresik

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab imbau OPD di Gresik Tidak Main-main dengan Hukum

Dalam sosialisasi itu, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab imbau OPD di Gresik Tidak Main-main dengan Hukum
surya/sugiyono
Para peserta sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa di Ruang Rapat Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik, Senin (12/11/2018) 

SURYA.co.id | GRESIK - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas se-Kabupaten Gresik dan Ketua Assosiasi penyedia barang dan jasa Kabupaten Gresik diberi sosialisasi tentang pengadaan barang jasa.

Dalam sosialisasi tersebut, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Serta selalu mengakomodir percepatan pembangunan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Gresik, Siswadi Aprilianto, mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Peraturan ini untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dan untuk mengakomodir percepatan pembangunan," kata Siswadi, Senin (12/11/2018).

Siswadi juga mengingatkan, bahwa dalam menjalankan tugas diera saat ini jangan main-main. Perencanaan harus dilaukan dengan sebaik-baiknya.

“Anda harus mencermati betul perjanjian dan kontrak secara detail dan secermat mungkin agar tidak bermasalah dengan hukum. Kalau anda salah dalam permasalahan kontrak dan perjanjian ini, maka akan anda tanggung sendiri akibatnya," imbuhnya.

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Sutrisno, menambahkan tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan kualitas layanan pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Selain itu untuk memberikan pemahaman Perpres nomer 16 tahun 2018. Aturan ini baru sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dengan regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel," imbuh Sutrisno.

Penulis: Sugiyono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved