Rumah Politik Jatim

Dilaporkan ke DKPP soal Seleksi Komisioner, Begini Tanggapan Bawaslu Jatim

Komisioner Bawaslu Jawa Timur memberikan tanggapan adanya laporan terhadap pihaknya.

Dilaporkan ke DKPP soal Seleksi Komisioner, Begini Tanggapan Bawaslu Jatim
surya/bobby constantine koloway
Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunafi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisioner Bawaslu Jawa Timur memberikan tanggapan adanya laporan terhadap pihaknya.

Bawaslu Jatim menegaskan siap untuk memberikan jawaban atas beberapa tuduhan yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

"Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak pilih, juga memiliki untuk melaporkan kinerja penyelenggara pemilu. Kami sebagai penyelenggara pemilu, tentu siap untuk memberikan klarifikasi," tegas Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (9/11/2018).

Baca: Usai Politikus Sontoloyo, kini Jokowi Singgung Politikus Genderuwo yang Suka Kritik Harga di Pasar

Baca: Jokowi Berharap Politik Genderuwo untuk Menakut-nakuti Masyarakat Ditinggalkan

Aang menegaskan, apabila laporan dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh DKPP, maka pihaknya juga memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

"Kami punya hak untuk menjawab apa yang dituduhkan oleh pihak yang merasa dirugikan," kata Aang melanjutkan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Dukungan Antarlembaga Bawaslu Jatim ini juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima panggilan dari DKPP.

Rencananya, klarifikasi itu akan dilaksanakan di kantor Bawaslu Jatim melalui Video Conference dengan DKPP pada tanggal 13 November 2018 mendatang.

Baca: KH Syaichona Cholil Bangkalan Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional. Ini Jasa-jasanya

Baca: Tepis Tudingan Yusril, Sekjen PAN Ngaku Setiap Waktu Bisa Bertemu Prabowo

"Prinsipnya, kami akan menggunakan hak jawab kami dalam proses sidang dugaan pelanggaran Bawaslu Jatim maupun Bawaslu RI," tegas Aang.

Untuk diketahui, sebelumnya Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh pihak yang didepak dari jajaran komisioner.

Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim diduga melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 565 ayat 1 dan ayat 2.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved