Berita Tuban

2 Kades Terlibat Korupsi dan Pencurian, Ini yang Dilakukan Wabup Tuban

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan perhatian atas kasus yang menimpa dua kades di wilayah yang dipimpinnya tersebut

2 Kades Terlibat Korupsi dan Pencurian, Ini yang Dilakukan Wabup Tuban
surya/m sudarsono
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein saat dimintai komentar atas dua kades yang terjerat kasus hukum 

SURYA.co.id | TUBAN - Dua kepala desa (kades) di Tuban tersandung kasus dan kini telah ditetapkan tersangka. Adalah Kades Mojoagung, Kecamatan Soko, Siti Ngatina (40) dan Kades Bendonglaten, Kecamatan Kenduruan, Sabari (39), yang sedang menjalani kasus hukum tersebut.

Siti Ngatina ditangkap bersama suaminya, Makmur, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Selasa (4/9/2018), atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017.

Diduga suami juga ikut terlibat dalam proyek tersebut, sehingga turut diamankan pula. Dalam kasus korupsi itu, negara mengalami kerugian senilai Rp 152.860.773.

Sementara Sabari diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro karena diduga melakukan pencurian bersama warganya di Kecamatan Tambakrejo, Kamis (1/11/2018).

Hasil penyelidikan, kades bersama SM (60) melakukan pencurian di lima titik lokasi berbeda. Modusnya menyasar rumah yang dalam keadaan sepi. Korban mengalami kerugian sekitar Rp 30 juta.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan perhatian atas kasus yang menimpa dua kades di wilayah yang dipimpinnya tersebut.

"Saya sangat menyayangkan kasus yang menjerat dua kades di Tuban," kata Noor Nahar kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).

Dia menyerahkan kasus tersebut kepada masing-masing lembaga yang menangani.

Misal, terkait kasus korupsi kades Mojoagung ditangani oleh Kejaksaan, dan kasus pencurian ditangani Polres Bojonegoro.

"Untuk mencopot kades yang bermasalah, kita tunggu putusan Inkracht dari Pengadilan," ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini untuk Desa Mojoagung sudah ada penanggung jawab (PJ) atau bahasanya sekarang yang melaksanakan tugas (YMT) untuk menggantikan tugas kades. 

Sedangkan untuk Desa Bendonglaten masih ditunggu usulannya, sebab sampai saat ini usulan belum ada.

"Yang Mojoagung sudah ada PJ atau YMT, kalau Bendonglaten belum," tutup politisi PKB tersebut.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved