Berita Pasuruan

Potensi Bencana di Pasuruan Tinggi, Kekuatan BPBD Kabupaten Pasuruan Disoroti Anggota DPR RI

Kabupaten Pasuruan berada di peringkat 6 dari 38 daerah di Jawa Timur dengan resiko bencana alam tertinggi.

Potensi Bencana di Pasuruan Tinggi, Kekuatan BPBD Kabupaten Pasuruan Disoroti Anggota DPR RI
surya/galih lintartika
Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir di KUTT Suka Makmur Grati, Pasuruan., Kamis (8/11/2018). 

SURYA.co.id | PASURUAN - Berdasarkan data, Kabupaten Pasuruan berada di peringkat 6 dari 38 daerah di Jawa Timur dengan resiko bencana alam tertinggi.

Namun kekuatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat terbatas dengan 11 personel dan anggaran rata-rata Rp2,6 miliar per tahun.

"Kabupaten Pasuruan punya 47 KM garis pantai dan pegunungan, memiliki resiko bencana sangat tinggi dan kompleks. Mulai banjir, kekeringan, rob, longsor, puting beliung hingga erupsi gunung api. Belum lagi resiko lain namun potensinya kecil seperti bencana gemp bumi, bencana akibat konflik sosial hingga wabah penyakit," kata Sekretaris BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pasuruan, Edy Supriyanto, dalam Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir di KUTT Suka Makmur Grati, Kamis (8/11/2018).

Dari resiko bencana tersebut, bencana banjir, kekeringan, rob, puting beliung dan longsor selalu terjadi setiap tahun.

Lokasi bencana hampir di semua kecamatan. Edy membeberkan, sebanyak 20-22 desa di 7-9 kecamatan mengalami bencana kekeringan setiap tahun.

Sementara ada puluhan desa di 12 kecamatan berpotensi banjir.

Terdapat 6 kecamatan yang rentan terjadi longsor dan puting beliung bisa terjadi di hampir semua kecamatan.

"Personel BPBD Kabupaten Pasuruan hanya 11 orang dan anggaran dari Pemkab Pasuruan sekitar Rp2,6 miliar. Tentu saja sangat terbatas. Sehingga BPBD selalu mengajukan BTT (batuan tidak terduga) ke BPBD Provinsi. Tahun 2018 ini kami menerima BTT Rp500 juta untuk menutup anggaran droping air bersih karena bencana kekeringan," tambah Edy.

Untuk memaksimalkan penanggulangan bencana dengan potensi yang sangat terbatas, BPBD Kabupaten Pasuruan menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.

"Kami gali potensi relawan, membentuk desa tangguh bencana. Kami juga mendorong agar pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk upaya-upaya mitigasi dan penanggulangan bencana seperti dengan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di desa," tandasnya.

Direktur Pengurangan Bencana BNPB Raditya Jati mengapresiasi upaya BPBD Kabupaten Pasuruan dalam memaksimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

"Hal-hal seperti pembentukan desa tangguh bencana, pembentukan Forum PRB di desa-desa harus didukung. Undang-undang membolehkan Dana Desa digunakan untuk hal tersebut," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IIX DPR RI Evi Zainal Abidin menyayangkan minimnya anggaran bencana di Kabupaten Pasuruan.

Menurut dengan resiko bencana yang tinggi, Pemkab Pasuruan harus punya terobosan memperkuat BPBD.

"Di Jatim, Kabupaten Pasuruan peringkat keenam dari 38 daerah paling tinggi resiko bencananya, kalau se-Indonesia peringkat 21 dari 514 kota/ kabupaten. Artinya kerjanya kerja BPBD sangat berat, hanya punya 11 personel, anggaranya harus ditambah. Wakil rakyat dalam hal ini DPRD Kabupaten dan Pemkab harus punya konsen dengan masalah ini. Saya pikir, sudah layak personel dan anggaran BPBD ditambah," pungkas dia.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved