Berita Jawa Timur

Penetapan APBD 2019 Jatim Mundur dari Biasanya, Ini Jadwalnya

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memastikan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 molor.

Penetapan APBD 2019 Jatim Mundur dari Biasanya, Ini Jadwalnya
Ist/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Soekarwo saat menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jatim TA 2017 saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (28/8/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memastikan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 molor. Penetapan APBD 2019 mundur dua pekan akibat adanya rencana penyertaan modal untuk pembentukan Bank Umum Syariah (BUS).

Untuk diketahui, dari tahun ke tahun sejak Pakde Karwo menjabat Gubernur Jatim pada 2008 silam, penetapan APBD selalu diputuskan pada 10 November. Namun, berbeda dengan kebiasaan tersebut, penetapan APBD tahun ini molor menjadi 28 November 2018 mendatang.

"Salah satunya alasan karena itu. Sebab, untuk pembahasan Raperda Penyertaan Modal itu memang membutuhkan waktu. Sesuai jadwalnya, baru bisa selesai pada 28 November," kata Pakde Karwo ketika ditemui di usia sidang Paripurna, Kamis (8/11/2018).

Adanya penyertaan modal ini akan masuk dalam salah satu butir belanja pemrov di anggaran 2019. Besarannya mencapai Rp200 miliar.

Akibat dari molornya penetapan APBD 2018 tersebut, bonus anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kemendagri RI melalui APBN pun menurun. Jumlahnya, dipastikan di bawah Rp77 miliar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2019 memang mewajibkan tiap daerah untuk dapat menyelesaikan pengesahan APBD maksimal pada akhir November.

"Namun belum terlambat karena pengesahannya masih di bulan November. Jatim tetap dapat bonus, namun jumlahnya menurun," kata  Gubernur Jatim dua periode ini.

Adapun rencana penetapan APBD 2019 mendatang akan mencapai angka sekitar Rp31 triliun. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan APBD 2018 yang jumlahnya sekitar Rp29 triliun.

Sementara itu, proses pembahasan Rancangan Peraraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang PT Bank Jatim Syariah masih terus dilakukan oleh DPRD Jatim. Saat ini, proses pembahasan telah masuk dalam Pandangan Umum masing-masing Fraksi terhadap rancangan perda ini.

Fraksi menyatakan setuju adanya pembentukan Bank Jatim Syariah. Di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB menilai keberadaan demografi Jatim yang 96,6 persen merupakan penduduk beragama Islam akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga ekonomi dan keuangan syariah di Jatim saat ini.

Di antaranya, 23 kantor cabang bank umum syariah yang beroperasi di Jawa timur, 31 BPR Syariah, 373 baitul mal wa tamwil (BMT), maupun koperasi Jasa keuangan Syariah. "Oleh karena itu, pada dasarnya Fraksi PKB setuju dengan gagasan untuk mendirikan BUMD baru bernama Bank Jatim Syariah," kata Juru Bicara Fraksi PKB, Alyadi Mustofa, Kamis (8/11/2018).

Pun demikian pula dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). "Fraksi PAN yang sejak awal mendorong adanya bank syariah, tentu menyambut adanya Bank Syariah ini," kata juru bicara Fraksi PAN, A Basuki Babussalam. 

Tags
APBD
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved