Berita Pasuruan

Masih Banyak Anak Belum Menerima Hak-hak Sipilnya, ini Komentar Anggota DPR RI

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim II, Evi Zainal Abidin mengeluhkan banyaknya anak di Indonesia yang belum mendapat hak-hak sipilnya.

Masih Banyak Anak Belum Menerima Hak-hak Sipilnya, ini Komentar Anggota DPR RI
surabaya.tribunnews.com/galih lintartika
Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim II, Evi Zainal Abidin saat berbicara di ajang Sosialisasi Hak-hak Sipil Anak di Pasuruan, Kamis (8/11/2018) 

SURYA.co.id | PASURUAN - Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim II, Evi Zainal Abidin mengatakan, anak - anak memiliki hak sipil sejak lahir. Hal itu disampaikannya dalam acara sosialisasi anak-anak memiliki hak sipil di Hotel Darussalam, Kota Pasuruan, Kamis (8/11/2018) malam.

Kepada Surya, Evi, sapaan akrabnya mengatakan, hak-hak anak ini sudah diatur di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Di dalamnya, ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak anak yang harus didapatkannya sejak mereka lahir di dunia ini.

Namun, ia sangat menyesalkan kondisi anak - anak di Indonesia. Perempuan berjilbab ini menyebut, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan hak sipilnya secara utuh. Khususnya dalam penerapan Pasal 5
Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Pasal itu berisikan tentang setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri. Nah, faktanya, banyak anak Indonesia yang belum memiliki identitas diri. Bahkan, sampai mereka dewasa, mereka belum memiliki identitas diri, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga ataupun KTP," katanya.

Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Menurut dia, pemerintah harus melek dan tanggap dengan kondisi ini. Artinya, mereka harus membantu memberikan kemudahan kepada anak-anak yang belum mendapatkan identitas diri.

"Meski sepele itu hak mereka yang harus dipenuhi. Saya kira pemerintah harus melek dengan kondisi ini. Mereka harus buat program yang memudahkan agar anak-anak untuk mendapatkan identitas diri," tambah dia.

Ia menjelaskan, berdasarkan data nasional yang didapatkannya, angka kepemilikan akta atau identitas diri anak sejak pertama lahir ini di bawah 60 persen. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kenapa, karena kepedulian dan kesadaran orang tua dan pemerintah terhadap hak anak sangat minim sekali.

Evi secara tegas menyebut jika kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu, sosialisasi ini adalah langkah konkretnya untuk ikut menyadarkan dan mensosialisasikan kepada semua orang bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas.

"Kalau perlu mengurus akta kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis semuanya. Dipermudah semua prosesnya. Selain itu, ini juga upaya mencegah perdagangan anak. Kalau anak ada identitasnya kan tidak mungkin bisa dijual atau diperdagangkan. Mudah-mudahan ini bisa membuat banyak orang sadar bahwa anak memiliki banyak hak yang harus dipenuhi," pungkas dia. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved