Berita Surabaya

Kartu BPJS PBI tak Kunjung Diberikan, Warga Miskin di Surabaya Kuatir Mendadak Sakit

Warga miskin di Surabaya mengeluhkan belum selesainya kartu BPJS Kesehatan dari jalur Penerima Bantuan Iuran. Mereka takut kalau mendadak sakit.

Kartu BPJS PBI tak Kunjung Diberikan, Warga Miskin di Surabaya Kuatir Mendadak Sakit
ist/bantuanbpjs.com
Walikota Surabaya, Tri Risma Harini (kanan) menghadiri Sosialisasi PBI BPJS Surabaya pada 2016 silam. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Warga Simokwagean Kuburan, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, cemas lantaran kartu BPJS jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemkot Surabaya sebagai jaminan berobat gratis tidak segera jadi.

"Tiga bulan lebih kartu BPJS PBI belum juga jadi. Saya tidak yakin rumah sakit percaya dengan surat keterangan," kata salah satu warga Simokwagean Kuburan, Kamis (8/11/2018).

Perempuan yang tak mau namanya ditulis ini cemas kalau suatu hari dirinya sakit dan harus membayar mahal karena kartu BPJS PBI yang belum dimilikinya. 

" Kenapa bisa kartunya BPJS itu belum jadi? Rumah sakit dimana pun tak mau repot dan yang penting ada kartu BPJS. Tidak ada surat keterangan pengganti kartu," ucap perempuan itu.

Warga Kurang mampu di Kota Surabaya berhak atas layanan kesehatan gratis. Mereka yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai peserta BPJS bisa dibiayai Pemkot Surabaya melalui PBI. 

Belum jadinya kartu BPJS PBI itu ternyata meluas. Baktiono, anggota DPRD dari Fraksi PDIP mendapat keluhan soal belum jadinya kartu BPJS itu. Polistisi PDIP ini menggelar reses di Pabean Cantikan, Kapas Baru, Rangkah Buntu, Pacar Kembang dan Tanah Merah yang masuk wilayah Dapil II.

"Banyak masyarakat mengeluh BPJS PBI. Hampir semua wilayah. Mereka masih merasa kesulitan saat mengurus kartu PBI. Sebab untuk mengurus kartu ini dibutuhkan waktu setidaknya minimal tiga bulan," kata Baktiono.

Ini sangat menyulitkan warga miskin yang akan berobat di puskesmas atau rumah sakit. Meski yang belum memiliki kartu PBI ini bisa menggunakan surat keterangan sebagai warga tidak mampu, banyak petugas puskesmas atau rumah sakit tidak memahami sehingga warga kerepotan.

Petugas kesehatan itu akhirnya memasukkan warga tidak mampu ini ke dalam golongan pasien umum. Masalahnya kalau sudah masuk kategori pasien umum maka pasien ini harus membayar sejak awal biaya pengobatannya.

"Saya sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Kalau sudah tahu ada pasien tidak mampu dengan membawa surat keterangan dari kelurahan, mestinya jangan dipaksa untuk masuk ke dalam golongan pasien umum. Kasihan," ucap Baktiono.

BPJS PBI adalah program penerima bantuan iuran dari Pemkot Surabaya. Kepesertaan BPJS PBI bisa berobat gratis di rumah sakit rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang kerja sama dengan pemerintah atau Rumah Sakit TNI Polri.

Di semua rumah sakit tersebut tidak boleh dipungut biaya apapun.

Kepesertaan PBI adalah warga Kota Surabaya yang tidak mampu sesuai perwali Kota Surabaya Nomor 53 tahun 2014. Yakni yang berpenghasilan setiap bulan di bawah UMK Kota Surabaya. UMK Surabaya 2018 Rp 3,7 Juta.

Pengurusan BPJS PBI dikeluhkan karena mengurus mulai dari tingkat Kelurahan sudah memakan waktu lama. Kemudian verifikasi kembali di kantor DP m5A dan dibawa lagi ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baru berkas tersebut di setor ke kantor BPJS

Tags
BPJS
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved