Berita Madiun

Cara Bupati Madiun Redam Demo Warga, Datangi Desa Ajak Warga Diskusi terkait Masalahnya

Cara baru itu diperkenalkan Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, Kamis (9/11/2018).

Cara Bupati Madiun Redam Demo Warga, Datangi Desa Ajak Warga Diskusi terkait Masalahnya
surya.co.id/rahadian bagus
Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro menemui warga Kare terkait masalah pengelolaan Kebun Kopi Kandangan. 

Selain itu, warga juga menuntut agar perusahaan yang mengelola kebun kopi Kandangan mempekerjakan 60 persen karyawannya dari masyarakat sekitar kebun. Sebab selama ini, banyak tenaga kerja justru dari luar Kecamatan Kare.

Tidak hanya itu saja, warga juga meminta agar perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyrakat dan kebun sekitar perusahaan, paling rendah 20 persen dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

"Saya tidak ingin bumi saya dirusak, saya putra daerah, saya tidak rela kekayaan alam di tempat ini diambil dan dibawa keluar begitu saja. Kami minta pak bupati segera melakukan tindakan dan bisa menyimpulkan seperti apa pengelolaan kebun kopi Kandangan sebaiknya," katanya.

Dia menambahkan, seharunya pada pertemuan sore itu juga dihadiri para karyawan perusahaan kopi Kandangan. Namun, karena takut dianggap makar dan takut dipecat, maka tidak ada karyawan yang hadir sore itu.

"Tetapi ini harus dibuka. Saya berharap ada sidak ke lapangan, benar apa tidak.
Saya siap mempertanggungjawabkan omongan saya. Kalau apa yang saya sampaian tidak betul, saya siap untuk ditahan, karena dianggap menyebarkan hoax," imbuhnya.

Menanggapi keluhan dari masyarakat Kare, Kaji Mbing berjanji akan segera menindaklanjuti. Ia akan menggali informasi yang detail, mengenai masalah yang disampaikan warga Kare.

"Saya selaku bupati harus mengambil keputusan dari informasi yang benar. Harus berdasarkan data, bukan isu.
Saya pernah diantar ke sana, waktu kegiatan bakti sosial. Yang saya sampaikan sama, saya ingin ketika ada perusahaan di sini juga harus memikirkan masyarakat di sekitarnya," katanya.

Mengenai HGU yang sudah tidak berakhir sejak 2012 atau dinilai masyarakat sudah menyalahi aturan, hal itu akan dibuktikan dalam pengadilan. "Ketika sekarang perusahaan ini dikatakan salah, bukan keputusan bupati tetapi pengadilaan," katanya.

Terkait dengan tuntutan masalah tenaga kerja sebesar 60 persen harus berasal dari warga sekitar perusahaan, bupati mengaku setuju. Bahkan, selama masyarakat sekitar mau dan mampu, bisa lebih dari prosentase yang diminta warga.

"Kalau warga di sini ada yang punya kemampuan kenapa ridak. Kalau tidak memiliki, kami siap memfasilitasi, ada pelatihan. Yang sudah itu, kadangkala tidak mampu tetapi ngeyel, jangan seperti itu," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved