Rumah Politik Jatim

Dua Bulan Masa Kampanye Caleg Masih Sepi, Begini Ulasan KPU Jatim

Semua kegiatan kampanye boleh dilakukan peserta pemilu kecuali rapat umum dan iklan.

Dua Bulan Masa Kampanye Caleg Masih Sepi, Begini Ulasan KPU Jatim
surya/didik mashudi
Gogot Cahyo Baskoro, komisioner KPU Jatim pada Media Gathering KPU Kabupaten Kediri, Rabu (7/11/2018). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Meski jadwal masa kampanye sudah mulai berjalan dua bulan, pelaksanaan kampanye parpol dan caleg masih sepi. Termasuk kampanye di media massa juga masih sepi.

"Ini ada kaitannya dengan pelaksanaan kampanye pemilu berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada 2018," ungkap Gogot Cahyo Baskoro, komisioner KPU Jatim pada kegiatan Media Gathering di Kediri, Rabu (7/11/2018).

Di Jatim kata Gogot, baru saja menyelesaikan Pilkada Jatim dan pilkada 18 kabupaten dan kota.

"Masih ada kerancuan dari teman-teman wartawan dan media dalam memaknai kampanye di media," jelasnya.

Kondisi itu patut dimaklumi karena pada Pilkada 2018 ancaman pelanggaran kampanye melalui media di luar waktu yang ditentukan cukup mengerikan, yaitu pembatalan pasangan calon (paslon).

Akibatnya, masih ada anggapan di kalangan media yang menganggap ancaman yang ada pada Pilkada 2018 juga berlaku sama dengan Pemilu 2019. Padahal sebenarnya sangat berbeda.

"Malahan saya dapat cerita dari teman-teman komisioner di daerah kalau ada salah satu media yang menolak ketika ada caleg yang ingin publikasi dirinya. Padahal caleg tersebut mau bayar mahal," jelasnya.

Gogot menjelaskan, dari segi aturan sebenarnya tidak ada yang dilanggar.

"Kalau kita bicara kampanye meski klise, tapi itu penting untuk dimaknai bersama," ujarnya.

Semua kegiatan kampanye boleh dilakukan peserta pemilu kecuali rapat umum dan iklan.

"Khusus rapat umum dan iklan dijadwal 24 Maret - 13 April 2019. Durasi waktunya 21 hari," jelasnya.

Gogot menegaskan caleg boleh memasang iklan di media massa. Syaratnya selama tidak mencantumkan citra diri, caleg, tim kampanye dan peserta pemilu boleh mempublikasikan dirinya melalui media.

Lebih rinci Gogot menjelaskan, citra diri adalah tanda gambar dan nomer urut. Anggota DPD foto calon dan nomer urut dan capres-cawapres foto paslon dan nomer urutnya.

"Sehingga kalau ada caleg yang mau pasang foto dan tanda gambar tanpa nomer urut diperbolehkan. Bawaslu tidak akan menganggap sebagai pelanggaran," jelasnya.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved