Berita Ekonomi Bisnis

Pengusaha Truk di Jatim mulai Normalisasi Dimensi, Muatan Barang di Jatim Overtonase

Ratusan armada truk milik pengusaha di wilayah Jawa Timur mulai melakukan normalisasi dimensi truk.

Pengusaha Truk di Jatim mulai Normalisasi Dimensi, Muatan Barang di Jatim Overtonase
surabaya.tribunnews.com/Sutono
Foto ilustrasi: Petugas gabungan dari Dishub Jombang dan Satlantas Polres Jombang merazia truk-truk besar di kawasan Jogoroto, Jombang, Jumat (17/2/2017). 

SURYA.co.id |  SURABAYA -  Ratusan armada truk milik pengusaha di wilayah Jawa Timur mulai melakukan normalisasi dimensi truk.

Ini terjadi sejak diberlakukan aturan penertiban muatan truk over dimensi dan overload (odol) pada 1 Agustus 2018.

Hal ini upaya mendukung pemerintah dalam penertiban angkutan barang sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jatim, Eddo Adrian Wijaya mengatakan, hingga saat ini sudah ada 100 lebih armada Jatim melakukan normalisasi dimensi berupa pemotongan sumbu, bak maupun bumper.

"Harapannya pengusaha truk lainnya ikut melakukan normalisasi dan saat ini anggota Aptrindo juga sudah mulai mengikuti aturan dengan memuat barang sesuai dengan tonase yang diizinkan," ujarnya, Senin (5/11/2018).

Hanya saja, lanjut dia, melakukan normalisasi membutuhkan biaya yang tidak murah karena bergantung jenis truk dan ukuran serta karoserinya.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk normalisasi truk setidaknya sekitar Rp 15 jutaan per unit.

"Akan tetapi, dampak positifnya kalau melakukan normalisasi ini truk kita akan lebih awet dan otomatis jumlah ritase atau penghitungan sewa truk akan lebih banyak," ungkapnya.

Namun, di sisi lain dampak negatifnya saat ini banyak konsumen atau pemilik barang mencari truk lain yang lebih murah dan bisa mengangkut banyak.

"Karena kondisi angkutan barang di Jatim ini juga berbeda dengan sejumlah daerah lainnya, di Jatim kebanyakan over tonase,"

Sementara tidak semua pengusaha truk masuk dalam asosiasi dan bersikap tetap bandel dengan mengangkut barang secara over.

Eddo mengakui, memang saat ini penegakan hukum belum maksimal karena masih terus dalam sosialisasi.

"Namun, dalam hal ini pemerintah juga harus lebih memperketat penindakan truk odol agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat," tambahnya.

Penulis: Arie Noer
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved