Berita Surabaya

Kajati Jatim Fokus Kembalikan Kerugian Negara Dalam Penanganan Perkara Korupsi

Kajati Jatim menyebut bahwa dalam melakukan penanganan perkara korupsi, akan fokus pada upaya mengembalikan keuangan negara.

Kajati Jatim Fokus Kembalikan Kerugian Negara Dalam Penanganan Perkara Korupsi
pixabay.com
ilustrasi 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sujatmiko mengatakan bahwa jumlah perkara korupsi di Jatim yang ditangani di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada 2018 ini tak setinggi tahun sebelumnya. 

Sujatmiko mengatakan, pada 2018 tercatat ada 171 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor. 

Sedangkan pada 2017, tercatat ada 288 perkara. 

“Memang lebih rendah bila dibanding tahun 2017, tapi jumlah perkara korupsi yang ditangani kan masih ratusan perkara," kata Sujatmiko, Minggu (4/11/2018).

Terpisah, Kepala Kejati Jatim, Sunarta menuturkan akan mengoptimalkan penanganan perkara terkait korupsi.  Namun, dia juga menyebut bahwa kasus-kasus dengan jumlah kerugian negara yang besar yang akan diprioritaskan. 

“Dilihat dari jumlah kerugian negaranya dan kualitas pelakunya, kalau saat ini lebih optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi, jadi nggak asal ada pelaku yang masuk,” beber Sunarta, Minggu (4/11/2018).

Sunarta melanjutkan, kualitas penanganan kasus korupsi tak hanya dinilai dari jumlah koruptor yang 'ngandang'.

Menurutnya, kualitas tersebut juga diukur sesuai dengan nilai keuangan negara yang sudah berhasil diselamatkan.

Sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, lanjut Sunarta, penanganan kasus korupsi lebih difokuskan pada kerugian negara lebih dari Rp 50 juta.

Bila kerugian negara itu bisa dikembalikan, Sunarta menegaskan pihaknya akan fokus pada pengembalian kerugian negaranya.

“Misalnya, uangnya harus setor kemana, kami tetap menyaksikan dan mengembalikan ke inspektorat dan sebagainya, tetap ada prosesnya, tapi biaya operasional penyidikan sampai penuntutan itu sekitar Rp 250 juta, sedangkan kerugian Rp 50 juta, kami yang rugi, oleh karena itu, bila ada temuan kerugian Rp 50 juta, bagaimana caranya bisa kembali,” papar Sunarta.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved