KPK

Jadi Tersangka KPK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Diduga Terima Fee DAK Rp 3,65 Miliar

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan terjerat kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Jadi Tersangka KPK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Diduga Terima Fee DAK Rp 3,65 Miliar
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan terjerat kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik Kurniawan diduga menerima fee dari DAK Kebumen sekitar Rp 3,65 miliar.

Baca: Gugatan OSO Dikabulkan MA, Pengacara Yusril Ihza Mahendra : kalau KPU Ngeyel, Kami Lawan Terus

Baca: Gugutan Oesman Sapta Odang (OSO) Dikabulkan MA, Begini Reaksi Komisioner KPU RI

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengumumkan status penetapan tersangka Taufik Kurniawan, Senin (29/10/2018). 

"KPK menetapkan TK (Taufik Kurniawan, red) sebagai wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK.

Taufik Kurniawan diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Terkait DAK Kabupaten Kebumen Basaria memaparkan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, dia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

"Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran," kata Basaria.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

"Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," kata Basaria Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pendekatan tersebut mengingat posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi keuangan yang membawahi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran DPR.

"TK diduga juga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga," kata Basaria.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved