Properti

Perwiranusa Dorong Pembentukan Otoritas Rumah Rakyat Nasional

Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (Perwiranusa) mendesak pemerintah membentuk Otoritas Rumah Rakyat Nasional. Ini tujuannya

Perwiranusa Dorong Pembentukan Otoritas Rumah Rakyat Nasional
surabaya.tribunnews.com/sri handi lestari
Talkshow Rahasia Mendapatkan Permodalan Rp 100 Miliar Pertamamu Bagi Pemula di Perumahan Subsidi yang digelar Perwiranusa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (Perwiranusa) mendesak pemerintah membentuk Otoritas Rumah Rakyat Nasional.

Perwiranusa merupakan perkumpulan pengembang perumahan yang ingin ikut bagian dalam penyelesaian masalah backlog kebutuhan rumah di masyarakat.

"Dengan adanya Otoritas Rumah Rakyat Nasional, bisa mendekatkan masyarakat berpenghasilan terbatas dalam mendapatkan rumah," kata Bhis Noviandi Wiriadinata, Sekretaris Jenderal DPP Perwiranusa, Sabtu (27/10/2018).

Selama ini ini masyarakat berpenghasilan terbatas apalagi yang berpenghasilan tidak tetap dipandang sebelah mata oleh perbankan. Padahal bukan berarti mereka tidak bisa atau tidak mampu mencicil.

"Mereka terbentur aturan, terutama persyaratan slip gaji untuk bisa mendapatkan KPR (kredit pemilikan rumah), BI checking, atau persyaratan harus memiliki tabungan di bank, dan sebagainya," kata Bhis, di sela acara talkshow "Rahasia Mendapatkan Permodalan Rp100 miliar bagi Pemula di Perumahan Subsidi" di Surabaya.

Dengan kondisi dan aturan ketat yang diberlakukan di industri perbankan yang notabene saat ini masih memegang peranan utama untuk layanan kredit pemilikan rumah (KPR), sulit bagi masyarakat kecil untuk memiliki rumah.

Dampaknya, adalah angka kekurangan pemenuhan rumah (backlog) di Tanah Air masih cukup tinggi yakni di kisaran 13,5 juta unit.

"Oleh karena itu otoritas ini harus dibentuk untuk mengendalikan seluruh kegiatan dan membuat regulasi yang terintegrasi berkaitan dengan proses produksi rumah rakyat Indonesia, termasuk lembaga pembiayaan perumahan," ungkap Bhis.

Pihaknya mengklaim usulan itu sudah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bagi dia, kebutuhan akan rumah adalah kebutuhan pokok, dan ini harus dipikirkan bersama antar lembaga.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved