Pileg 2019

PDI P Jatim Dukung Pemerintah Tolak Dana Saksi Parpol Dimasukkan APBN, ini Alasannya

"Sebenarnya biaya saksi tidak sedikit. Namun, kalau dibebankan kepada negara, saksi tersebut akan mewakili siapa?" kata Untari.

PDI P Jatim Dukung Pemerintah Tolak Dana Saksi Parpol Dimasukkan APBN, ini Alasannya
surya.co.id/bobby constantine koloway
Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur Sri Untari. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Perjuangan Jawa Timur mendukung sikap pemerintah yang menolak memasukkan anggaran dana saksi di pemilu ke APBN. Menurut Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari, sudah sewajarnya saksi menjadi tanggung jawab partai politik bukan justru dibebankan kepada anggaran dari negara.

Di awal penjelasannya, ia tak memungkiri bahwa anggaran untuk saksi di setiap Pemilu memang cukup besar. Meskipun demikian, hal itu bukan merupakan tanggung jawab negara.

Sebab, pertanggungjawaban saksi saat Pemilu kepada partai politik, selain kepada negara.

"Sebenarnya biaya saksi memang tidak sedikit. Namun, kalau kemudian dibebankan kepada negara, saksi tersebut akan mewakili siapa?," kata Untari kepada Surya.co.id (Tribunnews Network) di Surabaya, Jumat (26/10/2018).

Sehingga, pihaknya sepakat dengan keputusan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menolak usulan dari Komisi 2 DPR RI terkait anggaran saksi Pemilu tersebut. "Saya menilai keputusan kementrian tersebut sudah masuk akal. Sebab, saksi tidak mungkin mewakili negara melainkan paslon kalau dalam pilpres," tegas perempuan yang juga menjadi Ketua Fraksi PDIP Perjuangan di DPRD Jatim tersebut.

Menurutnya, sudah sewajarnya seseorang calon legislatif maupun calon presiden menyiapkan seorang saksi di TPS. "Paslon harus memiliki resources sendiri untuk bisa menyaksikan gelaran pesta demokrasi di tiap TPS," tegas perempuan yang juga menjadi Calon Legislatif DPRD Jatim dari Dapil Jatim enam tersebut.

Selain itu, anggaran saksi juga dinilai terlalu besar apabila dibebankan kepada APBN. "Lebih baik jika anggaran tersebut dialirkan untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur," pungkas perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Setia Budi Wanita Malang tersebut.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini belum termasuk untuk ongkos saksi selama bertugas seperti halnya yang diusulkan oleh parpol.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved