Berita Surabaya

Unjuk Rasa di Dinaskertrans Jatim, Buruh Menuntut Hukum Ketenagakerjaan Ditegakkan

Para buruh berunjuk dara di depan Kantor Disnakertrans Jawa Timur dan mendesak pemerintah menegakkan hukum ketenagakerjaan

Unjuk Rasa di Dinaskertrans Jatim, Buruh Menuntut Hukum Ketenagakerjaan Ditegakkan
tribun jatim/sofyan arif candra
Ratusan buruh dari berbagai aliansi saat berunjuk rasa di Kantor Disnakertrans Jatim, di Surabaya, Senin (22/10/2018) siang 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jatim, bersama aliansi buruh yang lain berdemonstrasi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur di Jl Dukuh Menanggal, Surabaya, Senin (22/10/2018).

Biyanto, Korlap KASBI Jatim mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan para buruh untuk menuntut agar penanganan kasus ketenagakerjaan di Jatim diperhatikan secara serius.

"Seperti contohnya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ini kan sudah diputuskan MK pada tahun 2004 kalau maksimal diperpanjang selama dua kali dan cuma bisa diperpanjang satu kali, artinya maksimal kan tiga tahun, setelah itu harus pegawai tetap, tapi kenyataannya di lapangan tidak begitu, sistem outsourcing masih banyak," kata Biyanto.

Biyanto mengatakan, pada dasarnya para buruh hanya menuntut agar hukum benar-benar ditegakkan.

"Tapi kami melihat penegakan hukum ini tidak maksimal dan bidang pengawasan Dinaskertrans ini bekerjanya tidak becus, karena tidak bisa mengontrol perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan sistem outsourcing," lanjutnya.

Biyanto melanjutkan, buruh juga dirugikan dengan penambahan jam kerja yang tidak diikuti dengan pemberian jam lembur.

"Harusnya kami ini kan kerjanya 7 jam sehari, tapi kami dipaksa kerja 8 jam tanpa tambahan uang lembur," lanjutnya.

Biyanto mengatakan buruh tidak berani membantah karena takut terkena sanksi.

"Kami akan terus suarakan hak kami ini dan akan menyolidkan teman-teman untuk aksi-aksi selanjutnya jika pemerintah tidak melakukan penegakan hukum itu," pungkasnya.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved