Grahadi

Beranda Grahadi

Pakde Karwo Ajak Pemangku Kebijakan Buat Program Prioritas Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mengurangi resiko bencana, seluruh pemangku kebijakan diharapkan mengalokasikan anggaran program prioritas penanggulangan bencana

Pakde Karwo Ajak Pemangku Kebijakan Buat Program Prioritas Penanggulangan Bencana
ist/Humas Pemprov Jatim
Pakde Karwo bersama Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono usai Sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/10/2018) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dalam rangka mengurangi resiko bencana, terutama di daerah yang rawan bencana, seluruh pemangku kebijakan diharapkan mengalokasikan anggaran program prioritas penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo) seusai acara pembacaan Summary Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Prov Jatim dalam rangka Pembahasan/penetapan Rancangan Peraturan Daerah Prov Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, Senin (22/10/2018).

Dijelaskan, program prioritas penanggulangan bencana bermacam macam bentuknya.

Di antaranya pengembangan desa tangguh dan kelurahan tangguh bencana, pembentukan sekolah aman bencana di daerah rawan bencana dan pemasangan alat peringatan dini longsor, banjir ,tsunami dan gunung berapi.

"Pemangku kebijakan bersama pemerintah kabupaten atau kota menyusun rencana kontijensi dengan pendekatan spasial melalui pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman bencana," jelas Pakde Karwo.

Gubernur Jatim mencontohkan, bencana gempa bumi di Kabupaten Sumenep, Pemprov Jatim bersama Pemkab Sumenep memberikan bantuan berupa perbaikan rumah dan masjid yang mengalami kerusakan baik yang ringan, sedang dan berat. Perbaikan tersebut bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya.

"Melihat hal yang demikian, perlu bagi pemkab untuk membuat program prioritas penanggulangan bencana," lanjutnya.

Pakde Karwo juga menjelaskan upaya Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesejahteraan guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

Pada Raperda Prov Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019 telah dialokasikan bantuan kesejahteraan kepada 21.574 personil guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

Bantuan tersebut diserahkan setiap bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 228, 471 miliar.

"Diharapkan dengan alokasi anggaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan pegawai tidak tetap," tambahnya. (hms)

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved