Berita Kediri

Pemkot Kediri Ajukan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota, Ini Alasannya

Pengajuan Raperda disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat (19/10/2018).

Pemkot Kediri Ajukan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota, Ini Alasannya
ist
ilustrasi 

SURYA.co.id | KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Kediri tahun 2019-2039.

Pengajuan Raperda disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat (19/10/2018).

Asisten Administrasi Umum Maria Karangora mengungkapkan, yang melatar belakangi pengajuan Raperda adalah percepatan pertumbuhan sektor industri.

Upaya itu yang lazim dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dalam lingkup regional maupun nasional.

“Hal ini cukup beralasan sebab sektor industri biasanya menjadi motor penggerak perekonomian suatu daerah,” ungkapnya.

Sebagai upaya pengembangan sektor industri di Kota Kediri, maka perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang mengarah pada strategi perencanaan pembangunan khusus pada sektor industri.

Alasan pentingnya penyusunan RPIK dikaitkan dengan tiga hal.

Pertama, tantangan dan potensi industrialisasi.

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Kediri telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder.

Dengan peluang geografis ini diharapkan terjadi percepatan konektivitas yang mampu membawa ekonomi Kota Kediri setara dengan wilayah lainnya.

Kedua, penyusunan RPIK diperlukan sebagai langkah preventif untuk menghindari eksternalitas negatif dari pembangunan industri sendiri di daerah.

Ketiga, mandatory UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang mewajibkan setiap daerah menyusun rencana pembangunan industrinya.

Selain Raperda tentang rencana pembangunan industri Kota Kediri tahun 2019-2039, Pemerintah Kota Kediri juga mengajukan tiga Raperda di antaranya, Raperda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Raperda tentang pencabutan Raperda Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Raperda tentang perubahan keempat atas Raperda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved