Berita Surabaya

Jaksa Cari Penanggung Jawab Pembelian Kapal oleh PT DPS, Kerugian Negara Mencapai Rp 60 M

Kejati Jatim terus mendalami kasus pembelian kapal floating crane bekas oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) 2016.

Jaksa Cari Penanggung Jawab Pembelian Kapal oleh PT DPS, Kerugian Negara Mencapai Rp 60 M
Tribun Jatim
Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta 

SURYA.co.id | SURABAYA -  Kejaksaan Negeri (Kejati) Jatim terus mendalami kasus pembelian kapal floating crane bekas oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) tahun 2016.

Kapal seharga Rp 100 miliar itu akhirnya tenggelam saat dalam perjalanan dari Eropa menuju Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, kerugian negara diprakirakan mencapai Rp 60 miliar dalam kasus tersebut.

Kepala Kejati Jatim, Sunarta menjelaskan, pihaknya masih bekerja untuk mendalami hal tersebut.

"Sudah dik umum (penyidikan)," ujar Sunarta kepada awak media, Jumat (19/10/2018).

Namun, masih belum ada tersangka terkait kasus tersebut.

Selain itu, Sunarta mengungkapkan, kasus yang berawal saat PT DPS membeli kapal bekas floating crane di Eropa 2016 silam, pembelian dilakukan usai kesepakatan Rp100 miliar.

"Baru dibayar Rp60 miliar," sambungnya.

Sayangnya, dalam perjalanannya menuju bumi pertiwi, kapal yang baru saja dibeli tersebut tenggelam.

Lalu, proses investigasi dilakukan terkait proses jual beli kapal oleh PT DPS.

Kata Sunarta, sudah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara terkait pembelian kapal tersebut.

"Kerugiannya Rp60 miliar itu sudah ada hasil audit BPK-nya," bebernya.

Menurut Sunarta, BPK telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT DPS untuk segera mengembalikan kerugian negara. Sayangnya, masih diabaikan.

Kemudian, Kejati Jatim menindaklanjuti serta menyidik kasus tersebut.

"Penyidik masih mencari bukti, siapa yang harus tanggungjawab," tutupnya. (Pradhitya Fauzi)

Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved