Berita Malang Raya

Jadi Saksi di Sidang Suap Anggota DPRD Kota Malang, Sutiaji Mengaku Tak Tahu Istilah THR

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku tak tahu istilah THR saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap anggota DPRD Kota Malang.

Jadi Saksi di Sidang Suap Anggota DPRD Kota Malang, Sutiaji Mengaku Tak Tahu Istilah THR
tribun jatim/Pradhitya Fauzi
Sutiaji (memegang microphone) saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap menyuap anggota DPRD Kota Malang. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sidang perkara dugaan suap dalam pembahasan APBD-P 2015 di DPRD Kota Malang kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (17/10/2018).

Sidang ini digelar untuk mendengarkan keterangan dari para saksi. 

Salah satu saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah Sutiaji, wali kota Malang yang di tahun 2015 tersebut masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota. 

Selain Sutiaji, saksi-saksi lain yang dihadirkan ke persidangan adalah  Suparno dari fraksi Gerindra, Mohammad Fadli dari fraksi Nasdem, Soni Yudiarto dari fraksi Demokrat, dan mantan Sekretaris Pemkot Malang, Cipto Wiyono.

Di hadapan sidang, Sutiaji mengaku tidak tahu perihal istilah THR dipergunakan dalam suap-menyuap tersebut.  Dia juga mengaku baru tahu isilah Pokir dan uang sampah ketika hadir sebagai saksi di persidangant ersebut. 

Saat ditanya JPU KPK apakah dirinya benar-benar tak hadir saat rapat dewan pada 6 Juli 2015, Sutiaji lagi-lagi mengaku tak hadir.

Terpisah, Sekretaris Kota Malang, Cipto Wiyono menjelaskan, yang dimaksud uang THR sebenarnya sama halnya dengan istilah uang Pokok Pikiran (Pokir) dan sampah.

Kata Cipto, istilah THR digunakan karena momen kala itu bertepatan dengan lebaran, sehingga para terdakwa dan saksi menggunakan istilah THR dalam suap itu.

"Uang pokir ya THR itu," beber Cipto saat persidangan, Rabu (17/10/2018).

Ditemui setelah persidangan, Jaksa Penuntut Umum dari KPK  (JPU KPK), Arif Suhermanto mengatakan bahwa setiap saksi berhak menyampaikan berbagai keterangan saat persidangan.

Selanjutnya, jaksa akan mencocokkan keterangan tersebut dengan keterangan saksi lain dan bukti yang ada.

"Setiap keterangan saksi, memiliki konsekuensi hukum," kata Arif. 

Terkait pengakuan Sutiaji, kata Arif, JPU sudah memiliki bukti risalah, termasuk absensi bukti kehadiran Sutiaji dalam rapat  6 Juli 2015.

"Kami ada bukti risalahnya," sambungnya.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved