Berita Malang

Willem Petrus Salamena Turuti Permintaan KPK Untuk Serahkan Ini

Kepala BPKAD Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena menyerahkan dokumen kepada tim KPK.

Willem Petrus Salamena Turuti Permintaan KPK Untuk Serahkan Ini
SURYA.co.id/ERWIN WICAKSONO
Kepala BKAD Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena 

SURYA.co.id | KEPANJEN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena menyerahkan dokumen kepada KPK. 

Ia terlihat santai dan tersenyum saat keluar dari ruang tempat yang digunakan KPK untuk memeriksanya, yakni di Gedung Bhayangkari Polres Malang, Selasa (16/10/2018).

Baca: Rendra Kresna Ditahan KPK, Plt Bupati Sanusi: Tidak Pengaruhi Citra Jokowi-Maruf Amin di Malang

Baca: Rendra Kresna Ditahan KPK, Wakil Bupati Malang Sanusi: Kami Tetap Jalankan Wasiat Bupati

Kedatangannya kala itu bukan sedang menjalani pemeriksaan KPK, Willem Petrus Salamena ternyata menyerahkan berbagai dokumen yang diminta oleh tim KPK.

"Sabtu lalu kan saya sudah diperiksa. Nah ini diminta datang lagi untuk melengkapi dokumen yang diminta KPK," ujar Willem Petrus Salamena saat ditemui di halaman Gedung Bhayangkari Polres Malang.

Baca: Usai Diepriksa 12 Jam, Nanik S Deyang Kabur dari Kejaran Wartawan hingga Hampir Jatuh

Baca: Inilah Peran Nanik S Deyang sebagai Saksi Kunci Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dianiaya

Sambil mebawa tumpukan dokumen, ia menjelaskan dia bawa adalah data dan dokumen soal surat perintah pencairan dana (SP2D).

SP2D ini adalah surat pencairan dana dari BPKAD kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan proyek atau program yang dijalankan. 

Tak hanya itu, Willem Petrus Salamena juga menyerahkan dokumen soal DPA alias dasar paflon anggaran.

Ia menambahkan perihal kedua dokumen tersebut, masuk kedalam tahun anggaran 2010 hingga 2013.

Baca: Prabowo Dikritik Andi Arief, Pengamat Unair : Prabowo-Sandi Gunakan Strategi Dua Lapis

Baca: Politisi Demokrat, Andi Arief Lagi-lagi Kritik Prabowo Subianto. Ini Kata Koleganya di Demokrat

"SP2D yang ini beda lagi, daftar plafon anggaran. Penyerahan tahun 2010 sampai 2013," tambahnya.

Dokumen yang ia bawa juga masih terkait rekapitulasi SP2D Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM). Tahun anggaran mulai 2010 hingga 2013.

Halaman
12
Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved