Berita Tulungagung

105 Desa di Tulungagung Terancam Tak Bisa Mencairkan DD dan ADD 2019, Ini Penyebabnya

SOTK menjadi ajuan untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

105 Desa di Tulungagung Terancam Tak Bisa Mencairkan DD dan ADD 2019, Ini Penyebabnya
surya/david yohannes
Kabag Pemerintahan Setda Tulungagung, Usmalik 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Ada 105 pemerintah desa di Tulungagung yang belum melakukan pengisian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Padahal SOTK menjadi ajuan untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Data di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, pemerintah desa yang belum mengisi SOTK tersebar di 15 kecamatan, dari 19 kecamatan di Tulungagung.

Menurut Kabag Pemerintahan Setda Tulungagung, Usmalik, setiap desa harus menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Di dalamnya ada kewajiban mencantumkan susunan perangkat seperti yang diatur dalam Permendagri 84 tahun 2015 tentang pemerintahan desa.

“Kalau SOTK belum diisi, maka tidak bisa menerapkan Siskeudes. Dampaknya nanti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 9APBDes 2019,” terang Usmalik.

Lanjut Usmalik, dalam SOTK baru mengacu pada beberapa nomenklatur jabatan dalam Permendagri itu.

Nomenklatur ini berkaitan dengan penghasilan tetap (siltap) setiap perangkat.

Tanpa SOTK maka setiap desa tidak mungkin tahu anggaran Siltap setiap perangkat.

Karena itu bagi desa yang belum menerapkan SOTK baru, maka tidak bisa mencairkan DD dan ADD.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved