Pileg 2019

Batasan 5 Baliho dan 10 Spanduk di Setiap Kelurahan Dikeluhkan Caleg, begini Solusi Bawaslu

Dalam masa kampanye hingga bulan April 2019, para caleg terikat aturan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Batasan 5 Baliho dan 10 Spanduk di Setiap Kelurahan Dikeluhkan Caleg, begini Solusi Bawaslu
surya.co.id/fatimatuz zahhro
Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo memastikan tidak ada kelonggaran dalam kampanye Pileg 2019.

Dalam masa kampanye hingga bulan April 2019, para caleg terikat dengan aturan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Di mana satu kelurahan hanya dibatasi memasang lima baliho dan sepuluh spanduk untuk satu partai politik.

Padahal satu parpol rata-rata mencalonkan sebanyak 50 orang caleg, sehingga aturan ini banyak dikeluhkan oleh caleg dalam Pileg.

Menanggapi itu, Hadi menegaskan bahwa semua caleg harus taat aturan. Dan ia menyarankan agar setiap partai politik melakukan pembagian strategi.

"Tidak ada diskresi dalam aturan kampanye. Semua akan ditindak sesuai dengan aturan. Dalam rentang enam bulan ini saya sarankan ada sistem bergilir," kata Hadi.

Artinya setiap minggu sekali ada pergantian baliho atau spanduk yang diganti, sehingga tetap mematuhi aturan bahwa setiap partai hanya memasang lima baliho dan sepuluh spanduk.

"Yang tidak dibatasi jumlahnya adalah pemasangan umbul-umbul. Itu tidak ada batasannya," tegas Hadi.

Bawaslu terus melakukan pengawasan. Mereka mencatat pertumbuhan spanduk dan juga baliho yang ada.

Setiap hari Senin Panwas Kecamatan melaporkan pertumbuhan spanduk dan baliho ke Bawaslu. Laporan terakhir hari ini, jumlah spanduk dan baliho mencapai 150 titik yang melanggar.

"Kita biasa menertibkan di hari Rabu setiap minggunya," tegasnya.

Namun sejauh ini, pelanggaran yang lebih banyak ditemukan adalah pelanggaran pemasangan spanduk dan baliho di tempat yang melanggar estetika kota.

Seperti di pohon, jalan nasional, jalan provinsi, dan di tempat-tempat yang sudah dilarang dipasangi APK. Bawaslu bekerja sama dengan Pemkot untuk melakukan penertiban.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved