Berita Kediri

Pembebasan Lahan Bandara Kediri Kurang 170 Hektare, Ini yang akan Dilakukan TP3 Kabupaten Kediri

Proses pembebasan lahan ini masih dilakukan pihak PT Gudang Garam Tbk selaku investor yang mendanai pembangunan Bandara Kediri

Pembebasan Lahan Bandara Kediri Kurang 170 Hektare, Ini yang akan Dilakukan TP3 Kabupaten Kediri
surya/didik mashudi
Ketua TP3 Kabupaten Kediri Ir H Sutrisno 

SURYA.co.id | KEDIRI - Meski sejumlah perizinan sedang diurus, pembangunan Bandara Kediri bakal dimulai 2019. Saat ini proses pembebasan lahannya juga masih terus berlangsung.

"Kekurangan lahan yang akan dibebaskan sekitar 170 hektare. Sebagian lahannya diperuntukkan untuk jalan," jelas Ir Sutrisno, Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri kepada wartawan, Sabtu (13/10/2018).

Proses pembebasan lahan ini masih dilakukan pihak PT Gudang Garam Tbk selaku investor yang mendanai pembangunan Bandara Kediri. Apalagi pembangunan Bandara Kediri telah menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Sehingga mekanisme dalam pembebasan lahan nanti dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Ada permainan dalam pembebasan lahan, sehingga harganya tinggi. Kalau harganya tinggi proyeknya gagal yang dirugikan nanti masyarakat," ungkapnya.

Sehingga proyek Bandara Kediri masuk menjadi PSN, supaya pembebasan lahannya tidak terus naik.

"Kalau harganya terus naik, nanti pembebasan lahan seperti jalan tol lewat eksekusi," jelasnya.

Sutrisno menyebutkan, sejumlah perizinan telah dikeluarkan pemerintah seperti izin dari Kementerian Perhubungan, izin Mabes TNI AU dan SK Presiden tentang proyek strategis nasional.

"Izin yang sudah ada itu untuk memayungi proyek bandara," jelasnya.

Saat ini tengah dilakukan sosialisasi proses perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lahan tanah kas desa dan jalan umum yang terkena proyek bandara juga akan dilakukan penggantian.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo juga memastikan pembangunan Bandara Kediri bakal dimulai 2019.

Apalagi proyek Bandara Kediri menjadi PSN sehingga bakal mendapatkan prioritas.

"Dulu yang dibutuhkan diperkirakan hanya butuh lahan sekitar 300 hektare, kemudian ditambah menjadi 500 hektare," ungkap Pakde Karwo.

Gubernur juga menambahkan, meski pembebasan lahan masih berlangsung, namun pembangunan sudah dapat dilakukan.

"Sudah bisa dibangun paralel pada 2019," jelasnya.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help