Polemik Ratna Sarumpaet

Ini Alasan Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Tahanan Kota Ratna Sarumpaet

"Permohonan tersebut belum dapat dikabulkan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (12/10/2018).

Ini Alasan Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Tahanan Kota Ratna Sarumpaet
Kolase SURYA.co.id/Twitter/RatnaSpaet
Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Tim Pemenangan Prabowo-Sandi. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Pihak Ratna Sarumpaet telah mengajukan permohonan sebagai tahanan kota kepada Polda Metro Jaya.

Namun, pihak Polda Metro Jaya menolak permohonan Ratna Sarumpaet yang terlilit kasus hoaks tersebut. 

Baca: Polisi Akan Periksa Pihak Pemprov DKI soal Dana untuk Ratna Sarumpaet

Baca: Politisi Demokrat, Andi Arief Lagi-lagi Kritik Prabowo Subianto. Ini Kata Koleganya di Demokrat

"Permohonan tersebut belum dapat dikabulkan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (12/10/2018).

Argo mengungkapkan keputusan itu keluar setelah penyidik melakukan evaluasi atas permohonan yang diajukan pihak Ratna.

Hasil evaluasi menyebut permohonan belum dapat dikabulkan.

Baca: Inilah Peran Nanik S Deyang sebagai Saksi Kunci Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dianiaya

Baca: Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang Diperiksa Penyidik soal Hoaks Ratna Sarumpaet

"Jadi permohonan sudah diterima penyidik dan kemudian dianalisis dan evaluasi," jelas Argo.

Sebelumnya, kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin beralasan kalau pengajuan permohonan tahanan kota dilakukan, karena Ratna telah berusia cukup tua dan mengidap penyakit sehingga harus sering rutin melakukan kontrol ke Rumah Sakit.

Baca: 4 Fakta Pilpres 2019 Terberat bagi Prabowo Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Seperti diketahui, polisi menetapkan Ratna Sarumpaet tersangka menyebarkan berita bohong alias hoaks soal penganiayaan.

Dirinya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (4/10/2018) malam. Dia diciduk sebelum naik pesawat meninggalkan Indonesia.

Ratna disangkakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE terkait penyebaran hoaks penganiayaan.

Atas kasus tersebut, Ratna terancam 10 tahun penjara. Ratna juga terancam pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946. Pasal ini menyangkut kebohongan Ratna yang menciptakan keonaran.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved