Punya Tugas Baru, Pengajar Hukum Tatanegara Sarankan DPD Gandeng Perguruan Tinggi

Menurut Himawan Estu Bagijo hal tersebut dilakukan untuk menutupi jumlah anggota DPD yang sangat terbatas yaitu 136 anggota.

Punya Tugas Baru, Pengajar Hukum Tatanegara Sarankan DPD Gandeng Perguruan Tinggi
SURYA.co.id/Sofyan Arif Candra Sakti
Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Himawan Estu Bagijo menyarankan agar DPD berkerja sama dengan perguruan tinggi.

Saran tersebut dimaksudkan untuk menjalankan tugas barunya memantau dan mengevaluasi Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Perda.

Baca: Ribut Pemeriksaan Amien Rais, Kata Mahfud MD : Dia Bukan Target Tersangka

Baca: Kabar Suap kepada Kapolri Tito Karnavian Adalah Hoaks, Begini Penjelasan Mahfud MD

Himawan Estu Bagijo mengungkapkan itu saat didaulat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018).

Baca: Sekarang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Punya Tugas Baru, Memantau Raperda dan Perda

"Kalau usul saya hasil evaluasi Perda yang namanya policy paper itu jangan dilakukan DPD sendiri, tapi kalau bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di masing-masing daerah yang punya kompetensi," kata Himawan Estu Bagijo.

Menurut Himawan Estu Bagijo hal tersebut dilakukan untuk menutupi jumlah anggota DPD yang sangat terbatas yaitu 136 anggota.

Selain itu, jika dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, pembahasan Perda tersebut akan semakin dalam dan komprehensif.

"Policy paper ini penting karena semacam advicer (masukan) kepada government (pemerintah) terkait Perda itu," lanjutnya.

Namun Himawan mengingatkan agar DPD merancang petunjuk teknisnya untuk digunakan dalam pembahasan dan evaluasi Perda tersebut.

"Kalau tidak begitu nanti tidak fokus untuk mengkaji secara mendalam problemnya, dan kalau tidak diberi guidiance akan bekerja menurut versinya sendiri-sendiri," lanjutnya.

Himawan berharap hal tersebut bisa dilakukan untuk membantu tugas dan wewenang DPD RI yang baru yaitu untuk melakukan Pemantauan dan evaluasi atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Perda, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2018.

"Kerjasama antara DPD dengan perguruan tinggi ini belum dilakukan karena ini undang-undang baru ya. Yang penting langkah awalnya nanti DPD mengundang perguruan tinggi untuk FGD di Jakarta dan dibuat line guidancenya disitu," pungkasnya. (Sofyan Arif Candra Sakti)

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved