Berita Surabaya

Wali Kota Risma yang Tak Kunjung Cairkan Gaji 13 PNS, Ketua DPRD: Silakan Masyarakat Menilai

Armuji mempersilakan jika ada fraksi di DPRD yang mau mengajukan hak interpelasi ke Risma terkait gaji 13.

Wali Kota Risma yang Tak Kunjung Cairkan Gaji 13 PNS, Ketua DPRD: Silakan Masyarakat Menilai
surya/fatimatuz zahro
Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji masih terus mendesak agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk segera mencairkan dana gaji 13 yang sampai saat ini masih tertahan.

Politisi PDIP ini mengatakan sebanyak 14 ribu tenaga kerja aparatur sipil negara hingga saat ini belum menerima gaji 13 yang seharusnya dijadwalkan cair pada Juli 2018 lalu.

Armuji mengatakan dewan sudah mengupayakan maksimal, seperti mengawal perencanaan perubahan anggaran 2018. Namun nyatanya, Pemkot tidak mau menganggarkan gaji 13 tersebut lantaran mengaku sudah dialokasikan di anggaran murni sebesar Rp 58 miliar.

"Dewan sudah upaya. Sekarang biar masyarakat yang menilai. Sebab sekarang tinggal niatan wali kota untuk mencairkan atau tidak," kata Armuji.

Lebih lanjut, Armuji menegaskan Risma belum mengomunikasikan ke dewan terkait alasannya tidak segera mencairkan dana gaji 13 secara resmi.

Informasi yang didapatkan oleh dewan adalah Risma menyebut bahwa pendapatan Pemkot belum cukup untuk mencairkan anggaran gaji 13.

"Sampai akhir bulan lalu, pendapatan pemkot sudah 71,94 persen. Sekarang pasti sudah 73 persen. Sudah sangat cukuplah kalau untuk cairkan dana gaji 13," tegasnya.

Selanjutnya, ia juga mempersilakan jika ada fraksi di DPRD yang mau mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Risma menahan pencairan gaji 13.

Baca: Gaji 13 PNS Pemkot Tak Kunjung Cair, Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Pertimbangkan Hak Interpelasi

Ia yang juga berangkat dari fraksi PDIP mengaku tidak menghalangi fraksi lain yang ingin mengajukan hak interpelasi.

"Silahkan saja kalau fraksi lain mau mengajukan hak interpelasi atau hak menanyakan alasan pengambilan kebijakan. Tapi kalau dari fraksi PDIP kami tidak mengambil langkah itu," ucap Armuji.

Hal ini, cukup bisa dimaklumi lantaran Wali Kota Risma adalah kepala daerah yang diusung PDIP saat Pilwali Kota Surabaya lalu.

Jika ada fraksi dari partainya yang mengajukan interpelasi maka ia sebagai ketua dewan akan memproses sesuai mekanisme yang ada.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help