KPU

Pemerintah dan KPU RI Berbeda Sikapi Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Pemerintah menyikapi berbeda dengan KPU RI terkait kampanye di lembaga pendidikan dan pondok pesantren.

Pemerintah dan KPU RI Berbeda Sikapi Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberikan sambutan saat menyambangi Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Pemerintah menyikapi berbeda dengan KPU RI terkait kampanye di lembaga pendidikan dan pondok pesantren. 

Pemerintah menyatakan, siswa di lembaga pendidikan maupun pesantren juga memiliki hak pilih untuk memilih.

Sebab para siswa, khususnya di jenjang Sekolah Menengat Atas (SMA), sudah memiliki hak untuk memilih.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Baca: Ini Isi Surat Terbuka Ratna Sarumpaet yang Ditulis dari Penjara Polda Metro Jaya

Baca: Ini Tanggapan Yusril Ihza Mahendra soal Amien Rais Desak Presiden Copot Kapolri

Tjahjo tak mempermasalahkan kampanye terkait Pemilu Presiden 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

"Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren, punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Selain itu, menurut Tjahjo, kampanye di lembaga pendidikan juga menjadi salah satu bentuk sosialisasi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

Politisi PDIP itu juga mengatakan, sosialisasi pemilu harus dilakukan di semua kalangan masyarakat.

"Saya kira sosialisasi pemilu, kampanye pemilu, semua lini masyarakat kita harus didatangi," kata Tjahjo.

Tjahjo menilai kegiatan kampanye dapat dikoordinasikan dengan KPUD maupun KPU.

Halaman
12
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help