Berita Tulungagung

Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo akan Bebas 7 Oktober Jika Tak Dilimpahkan ke Kejaksaan

Syahri Mulyo telah menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 117 hari.

Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo akan Bebas 7 Oktober Jika Tak Dilimpahkan ke Kejaksaan
surya/david yohannes
Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo telah menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 117 hari.

Menurut Konsultan Hukum Pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo, Heri Widodo SH, KPK hanya bisa melakukan penahanan maksimal selama 120 hari.

Sehingga jika dihitung dari awal masa penahanan, masa penahanan Syahri akan habis, Minggu (7/10/2018).

"Ada tanggal 7 Oktober nanti genap 120 hari masa penahanan KPK," terang Heri Widodo.

Sebelum masa itu KPK seharusnya sudah melimpahkan Syahri ke Kejaksaan.

Jika belum ada pelimpahan, maka masa penahanannya sudah habis dan Syahri harus dibebaskan.

"Sudah tidak bisa lagi melakukan perpanjangan penahanan, karena sudah dua kali diperpanjang. Harus dilimpahkan ke Kejaksaan dan nanti yang menahan adalah Kejaksaan," tambah Heri.

Lanjut Heri, dalam penanganan perkara korupsi maka kasusnya akan dikembalikan ke lokus (tempat kejadian).

Karena dalam kasus ini terjadi di wilayah Jawa Timur, maka Kejaksaan Jawa Timur yang akan menjadi penuntut dalam perkara ini.

"KPK harus melimpahkan sebelum tanggal 7 Oktober. Bilamana tidak dilimpahkan maka Pak Syahri harus dilepas dulu," tegas Heri.

Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, karena diduga menerima aliran dana suap peningkatan jalan di Kabupaten Tulungagung.

Selain Syahri, KPK juga menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan seorang kontraktor.

Penulis: David Yohanes
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved