Grahadi

Beranda Grahadi

Pakde Karwo Minta Bupati Nganjuk Kembangkan Ekonomi Kerakyatan

Pakde Karwo berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk untuk kompak dan menjalin hubungan baik dengan DPRD

Pakde Karwo Minta Bupati Nganjuk Kembangkan Ekonomi Kerakyatan
Ist/Humas Pemprov Jatim
Pakde Karwo saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk kepada Bupati Nganjuk Masa Jabatan 2018-2023 dan Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Kabupaten Nganjuk, Selasa (2/10/2018). 

SURYA.co.id | NGANJUK - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo meminta Bupati Nganjuk masa jabatan 2018-2023 untuk fokus mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk kepada Bupati Nganjuk Masa Jabatan 2018-2023 dan Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Kabupaten Nganjuk, Selasa (2/10/2018).

Ekonomi kerakyatan ini, menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo, berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan mengerahkan sumber daya ekonomi lokal atau swadaya.

"Saya usul semua pasar modern di Nganjuk diwajibkan menjual 50 persen lebih produk Nganjuk. Bupati berhak mengatur itu, agar masyarakat terlindungi dalam konsep ekonomi kerakyatan," katanya.

Menurut Pakde Karwo, ekonomi kerakyatan ini juga dapat dilakukan dengan mengembangkan UMKM berbasis digital dan pengembangan industri agrobisnis.

Dalam bidang UMKM, Pakde Karwo meminta Disperindag memfasilitasi UMKM agar mulai masuk dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Misalnya, bekerjasama dengan start up seperti Bukalapak.

Dalam bidang pertanian, lanjut Pakde Karwo, bisa dilakukan dengan mengembangkan industri primer sekunder atau pasca panen.

Dengan begitu, para petani akan mendapakan nilai tambah dari produknya. Selain itu didukung pula dengan skema pebiayaan atau kredit murah bagi para petani. Apalagi dari PDRB Nganjuk pada tahun 2017 sebesar 22,89 triliun rupiah, paling besar dari sektor pertanian yakni sebesar 30,65 persen.

"Nilai tambah ini harus di gapoktan bukan di perusahaan besar, jadi dari gapoktan ini harus sudah jadi produk olahan seperti beras yang bisa masuk di minimarket," kata orang nomor satu di Jatim ini.

Pakde Karwo berharap, di tahun 2019 berbagai permasalahan bidang sosial seperti masalah stunting, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Nganjuk bisa menurun.

Halaman
12
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved