Berita Lamongan

Solusi Guru Honorer yang Tidak Memenuhi Syarat Ikut CPNS, P3K Disebut Jalan Terbaik

Ismunawan menambahkan, dalam Undang-undang ASN, jenis perekrutan pegawai dibagi dua, yaitu melalui perekrutan PNS dan P3K.

Solusi Guru Honorer yang Tidak Memenuhi Syarat Ikut CPNS, P3K Disebut Jalan Terbaik
SURYAOnline/hanif mansyuri
Massa guru honorer non kategori dan honorer kategori K2  demo di depan Kantor Dindik Lamongan, Rabu (26/9/2018).   

SURYA.co.id | LAMONGAN - Dari ratusan guru honorer nonkategori dan honorer kategori K2 di Kabupaten Lamongan Jawa Timur tak sedikit dari mereka yang berusia di atas 35 tahun.

Tentu, peluang mereka menjadi CPNS secara otomatis tertutup, meskipun memiliki masa kerja yang cukup lama, karena terganjal aturan perekrutan CPNS tahun 2018 yang membatasi usia maksimal 35 tahun.

Seperti Sirin, seorang guru di SDN Sekidang 2, Kecamatan Sambeng, yang sudah mengabdi selama 15 tahun.

"Sudah 15 tahun, mulai tahun 2003. Sampai sekarang saya mendapatkan honor 150 ribu perbulan," kata Sirin, di sela-sela melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kantor Dinas Pendidikan, Rabu, (26/9/2018).

Di usianya yang sudah lebih dari 40 tahun, ia hanya berstatus sebagai guru honorer K2, dan dipastikan tidak akan dapat terangkat menjadi CPNS tahun ini.

Ada banyak di antara mereka senasib dengan Sirin.

Lalu bagaimana ?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Ismunawan, memberikan tanggapannya dan menurutnya, mereka yang tidak memenuhi syarat perekrutan CPNS jalur K2, bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Mereka yang memperjuangkan nasibnya, itu sah-sah saja," kata Ismunawan.

Mereka sudah mengabdi lama, tapi malah tersingkir, jadi itu masuk akal. Tapi harus ada solusi lain, tidak harus minuntut menunda rekrurmen CPNS. Harus ada jalan keluar yang terbaik.

"Menurut saya, P3K jalan yang terbaik," katanya.

Ismunawan menambahkan, dalam Undang-undang ASN, jenis perekrutan pegawai dibagi dua, yaitu melalui perekrutan PNS dan P3K.

P3k itu pengangkatan pegawai dengan kontrak, berdasarkan periodesasi, kalau PNS berdasarkan batas usia pensiun.

"Itu bedanya ," ungkapnya.
Hanya saja, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima kepastian terkait wacana pengangkatan ASN melalui jalur P3K.
Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan wacana dari pemerintah pusat itu.
"Undang-undangnya sudah diamanatkan begitu, tapi pelaksanan teknisnya yang belum," kata Ismunawan.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help